WahanaNews-Jakarta | Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria minta kepada organisasi masyarakat yang ada di Jakarta agar tidak melakukan politik praktis.
Pernyataan itu disampaikan Riza Patria menyoal rencana pembentukan Cyber Army oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta.
Baca Juga:
Eks Menlu RI Retno Marsudi Diangkat jadi Dewan Direksi Perusahaan Energi Singapura
“Kita tahu bahwa setiap organisasi punya kewenangan hak masing-masing sesuai dengan AD/ART aturan masing-masing, jadi kita hormati semua, dan semua kita ingin tidak berpolitik praktis,” katanya.
Sebab, sambung Riza, pelaksanaan pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilu kepala daerah masih lama.
Fokus terpenting saat ini, menurut Riza, adalah bersinergi membangun DKI Jakarta.
Baca Juga:
Buka Kejuaraan Nasional Renang Antar Klub Se-Indonesia, Wamenpora Harap Dapat Lahirkan Atlet Berprestasi
“Mari kita terus berjuang ya pilpres masih lama, pileg masih lama, pilkada masih lama, sekarang bersatu padu berkolaborasi bersinergi membangun bangsa dan negara khususnya di DKI Jakarta,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta KH Munahar Muchtar sudah membantah tudingan pembentukan cyber army semata-mata untuk membela Anies Baswedan.
“Jadi orang kalau tidak mengerti urusan MUI, enggak mengerti dapur MUI, jangan suka ngomong dulu. Tanya dulu, baru ngomong,” kata Munahar.
“Jadi tanya dulu dapur MUI itu bagaimana, karena enggak ada hubungannya (dana hibah dengan pembentukan tim siber).”
Munahar pun menuturkan jika disebut pembentukan tim siber karena dana hibah dari Pemprov DKI, maka harusnya pasukan siber itu sudah ada.
Mengingat, dana hibah dari Pemprov DKI untuk MUI sudah ada sebelum Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur.
“Dana hibah itu ada sejak dulu dan dana hibah itu dipergunakan untuk operasional dan pelaksanaan program kerja MUI dari tingkat provinsi, tingkat kota, sampai tingkat kecamatan, bahkan nantinya ke kelurahan,” ujar Munahar.
“Orang yang tidak mengerti, menghubung-hubungkan antara persiapan membentuk tim yang akan kami siapkan ini dengan dana hibah. Itu orang yang tidak mengerti urusan MUI.”
Sebagai informasi, sambung Munahar, rencana pembentukan pasukan siber melawan hoaks hingga kini masih diproses oleh Komisi Infokom MUI DKI Jakarta.
Munahar memastikan, pembentukan pasukan siber melawan hoaks bukan dilakukan untuk tujuan politik.
Tetapi, untuk mencegah umat beragama terpecah-belah karena adanya informasi yang tidak jelas kebenarannya dan meresahkan masyarakat. [non]
