Jakarta.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan mewajibkan seluruh gedung dengan ketinggian di atas empat lantai untuk terkoneksi dengan sistem CCTV milik pemerintah.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem keamanan terintegrasi sekaligus menjadi fondasi penting menuju kawasan aglomerasi Jabodetabekjur yang modern dan berkelas global.
Baca Juga:
Pemprov Jakarta Bangun Tanggul 2,5 Meter Cegah Banjir Rob Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur, MARTABAT Prabowo-Gibran: Antisipasi Nyata Hadapi Perubahan Iklim
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai kebijakan tersebut sebagai terobosan penting dalam membangun ekosistem kota cerdas (smart city) yang berbasis data dan teknologi.
"Integrasi CCTV ini bukan sekadar soal pengawasan, tetapi bagaimana pemerintah membangun sistem respons cepat berbasis data real-time. Ini adalah ciri utama kota global yang adaptif dan responsif terhadap berbagai potensi risiko," ujar Tohom, Selasa (7/4/2026).
Ia menegaskan bahwa langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan keamanan, efisiensi penanganan darurat, serta pengelolaan lalu lintas di wilayah perkotaan.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Apresiasi Sektor Swasta yang Komitmen Dukung Percepatan Pembangunan Aglomerasi Jabodetabekjur Menuju Kota Global
"Dengan sistem yang terhubung, potensi kejahatan bisa ditekan karena ada efek deterrent. Di sisi lain, penanganan kejadian darurat bisa lebih cepat karena semua terpantau dalam satu sistem terpadu," katanya.
Tohom juga melihat kebijakan ini sebagai bagian dari transformasi besar menuju kawasan aglomerasi Jabodetabekjur yang terintegrasi, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara digital.
"Kita tidak bisa bicara kota global tanpa integrasi sistem. CCTV ini bisa menjadi tulang punggung pengelolaan kota berbasis teknologi, yang nantinya bisa dikembangkan ke sistem transportasi, mitigasi bencana, hingga pelayanan publik lainnya," jelasnya.
