Lebih lanjut, Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa integrasi sistem pengawasan antarwilayah di Jabodetabekjur harus menjadi agenda lanjutan agar tidak terjadi kesenjangan sistem antar daerah.
"Kalau Jakarta sudah maju dengan integrasi CCTV, maka wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor juga harus terkoneksi. Inilah yang saya sebut sebagai ekosistem aglomerasi berbasis keamanan terpadu," ujarnya.
Baca Juga:
Pemprov Jakarta Bangun Tanggul 2,5 Meter Cegah Banjir Rob Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur, MARTABAT Prabowo-Gibran: Antisipasi Nyata Hadapi Perubahan Iklim
Ia pun menekankan pentingnya tata kelola data dan perlindungan privasi dalam implementasi kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.
"Teknologi harus diimbangi dengan regulasi yang kuat. Keamanan data dan privasi warga harus menjadi prioritas utama agar kepercayaan publik tetap terjaga," tambahnya.
Menurutnya, jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten dan diperluas secara regional, maka Jabodetabekjur memiliki peluang besar untuk sejajar dengan kota-kota global lainnya dalam hal keamanan dan pengelolaan perkotaan berbasis teknologi.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Apresiasi Sektor Swasta yang Komitmen Dukung Percepatan Pembangunan Aglomerasi Jabodetabekjur Menuju Kota Global
"Ini momentum yang harus dijaga. Kita sedang bergerak menuju kota global, dan salah satu indikatornya adalah kemampuan kita mengelola keamanan kota secara terintegrasi dan modern," pungkas Tohom.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa seluruh gedung dengan ketinggian lebih dari empat lantai wajib terkoneksi dengan CCTV yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.
Kebijakan ini bertujuan menciptakan sistem keamanan yang terintegrasi dan meningkatkan efektivitas pemantauan kota, termasuk dalam penanganan kriminalitas, kondisi darurat, hingga manajemen lalu lintas.
