Jakarta.WahanaNews.co - PT PLN (Persero) mencatat hingga triwulan-III 2023 memproduksi energi bersih sebesar 718.458 megawatt hour (MWh) dan menurunkan emisi karbon sebesar 717.616 ton CO2 melalui teknologi co-firing.
Diketahui, PLN meningkatkan penggunaan biomassa sebagai pengganti batu bara lewat teknologi co-firing pada 41 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di seluruh tanah air.
Baca Juga:
Mudahkan Pelanggan Bayar Listrik, PLN Mobile Jalin Kolaborasi dengan MotionPay
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, program co-firing berhasil diimplementasikan pada 41 PLTU dengan memanfaatkan biomassa sebanyak 668.869 ton.
"Program co-firing langkah nyata PLN untuk menekan emisi karbon guna mempercepat transisi energi menuju net zero emission pada 2060. Melalui program ini PLN bisa menurunkan emisi karbon hingga 717.616 ton CO2," ujar Darmawan melalui siaran persnya, dikutip Kamis (19/10/2023).
Ia memaparkan, penggunaan biomassa untuk program tersebut ditargetkan mencapai 1,08 juta ton pada akhir 2023. Penggunaan biomassa itu akan terus ditingkatkan hingga mencapai 10,2 juta ton pada 2025.
Baca Juga:
Mudahkan Pelanggan Bayar Listrik, PLN Mobile Jalin Kolaborasi dengan MotionPay
Selain itu, kata Darmawan, penerapan co-firing ditargetkan mampu menghasilkan listrik hijau hingga 942 ribu MWh di akhir 2023. PLN pun optimis upaya dekarbonisasi sebesar 954.000 ton CO2 pada 2023 bisa tercapai. Terlebih, PLN juga telah merancang peta jalan nasional program co-firing hingga 2025 mendatang.
"Ke depan, PLN akan lebih trengginas lagi mengimplementasikan program co-firing dari 41 PLTU yang sudah terealisasi ke PLTU lainnya sehingga secara bertahap target 52 PLTU di 2025 nanti bisa tercapai dan terus menyumbang kontribusi peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT)," ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan program co-firing bukan hanya upaya dalam mengurangi emisi karbon, tetapi juga mendukung ekonomi kerakyatan. Dalam pelaksanaannya, co-firing juga melibatkan masyarakat dalam penyediaan biomassa sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan sebagaimana prinsip environmental, social, and governance (ESG).
