Jakarta.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran merespons positif alokasi 43,06 persen belanja daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk infrastruktur pelayanan publik dalam APBD 2026.
MARTABAT menilai kebijakan tersebut tidak hanya memenuhi batas minimal mandatory spending 40 persen, tetapi juga menjadi pijakan strategis dalam memperkuat integrasi kawasan aglomerasi Jabodetabekjur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga:
Penampung BBM Subsidi Berkedok Warung di Baganpete, Polisi Diminta Segera Tangkap Pemilik Warung
Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa arah belanja daerah DKI sudah sejalan dengan visi pembangunan nasional pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Alokasi 43,06 persen untuk infrastruktur pelayanan publik menunjukkan keberpihakan pada kepentingan rakyat sekaligus memperkuat daya saing kawasan. Ini sejalan dengan semangat transformasi dan pemerataan pembangunan yang menjadi komitmen Presiden dan Wakil Presiden,” ujar Tohom dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).
Menurut Tohom, anggaran sebesar Rp3,77 triliun untuk peningkatan infrastruktur kota, Rp7,82 triliun untuk mobilitas dan kawasan berorientasi transit, serta Rp6,27 triliun untuk pembangunan rendah karbon merupakan fondasi penting bagi penguatan sistem aglomerasi Jabodetabekjur.
Baca Juga:
Polda Jambi Gelar Buka Puasa Bersama Forkopimda dan Elemen Masyarakat, Perkuat Sinergitas Jaga Kamtibmas
Ia menilai, konektivitas dan transportasi publik yang terintegrasi akan menjadi kunci mengurai kemacetan, menekan biaya logistik, serta meningkatkan produktivitas regional.
“Subsidi transportasi seperti Transjakarta, MRT, LRT hingga angkutan perairan bukan sekadar belanja rutin. Ini investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem mobilitas modern berbasis transit oriented development (TOD),” katanya.
Tohom juga menyoroti alokasi Rp19,75 triliun atau 26,59 persen dari belanja daerah untuk fungsi pendidikan yang melampaui batas minimal 20 persen.
Ia menyebut penguatan KJP Plus, KJMU, serta sekolah swasta gratis sebagai langkah strategis membangun modal manusia unggul di pusat aglomerasi nasional.
“Kalau Jakarta ingin menjadi global city, maka investasi terbesar harus pada manusia. Pendidikan, pelatihan kerja, dan peningkatan produktivitas adalah kunci agar bonus demografi tidak terbuang,” tegasnya.
Di sektor kesehatan dan perlindungan sosial, Tohom menilai dukungan terhadap BPJS Kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan, serta program Kartu Lansia Jakarta, Kartu Anak Jakarta, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta memperlihatkan keberlanjutan pendekatan pembangunan yang inklusif.
Sementara itu, Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa APBD 2026 DKI harus menjadi model tata kelola fiskal metropolitan yang adaptif dan kolaboratif.
Menurut dia, Jakarta tidak bisa lagi dipandang sebagai entitas administratif tunggal, melainkan simpul utama dalam sistem ekonomi Jabodetabekjur yang saling terhubung dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
“Ke depan, harmonisasi kebijakan transportasi, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, hingga perencanaan tata ruang harus lintas wilayah. Tanpa orkestrasi aglomerasi, belanja besar sekalipun tidak akan optimal,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Perda APBD 2026 serta Peraturan Gubernur tentang penjabaran anggaran.
Menurutnya, pengawasan publik dan partisipasi masyarakat akan memperkuat legitimasi serta efektivitas belanja daerah.
“Tujuan akhirnya bukan serapan anggaran saja, melainkan dampak nyata bagi kesejahteraan warga. Jika sinergi pusat-daerah dan kolaborasi antarwilayah berjalan solid, Jakarta dan kawasan aglomerasi Jabodetabekjur akan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Tohom.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
