Jakarta.WAHANANEWS.CO - MARTABAT Prabowo-Gibran merespons positif kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Banten dalam pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) rute Kembangan–Balaraja sepanjang 30 kilometer.
Organisasi relawan nasional tersebut menilai proyek strategis ini menjadi langkah konkret dalam mempercepat integrasi kawasan aglomerasi Jabodetabekjur, sekaligus memperkuat fondasi konektivitas ekonomi lintas wilayah.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Nilai Revitalisasi ORF Muara Karang Perkuat Ketahanan Energi Aglomerasi Jabodetabekjur
Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyatakan bahwa proyek MRT lintas provinsi tersebut merupakan wujud kepemimpinan kolaboratif yang sejalan dengan visi pembangunan nasional berbasis kawasan.
“Kami melihat kerja sama Jakarta dan Banten dalam proyek MRT Kembangan–Balaraja ini sebagai langkah visioner. Ini merupakan arsitektur baru integrasi aglomerasi Jabodetabekjur yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing global,” ujar Tohom, Kamis (19/2/2026).
Sebagaimana diketahui, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pembangunan MRT tersebut disaksikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni di Balai Kota DKI Jakarta.
Baca Juga:
Panen Bersama DKI–Cianjur, MARTABAT Prabowo-Gibran: Aglomerasi Jabodetabekjur Perlu Ekosistem Pangan Terintegrasi
Proyek ini dirancang menghubungkan kawasan hunian, kawasan industri, hingga pusat pertumbuhan baru di Jakarta dan Banten, sekaligus memperluas jangkauan layanan transportasi massal hingga ke Balaraja.
Menurut Tohom, pembangunan MRT lintas barat–timur ini akan melengkapi sistem utara–selatan yang sudah berkembang lebih dulu di Jakarta.
Ia menilai, ketika konektivitas barat–timur tersambung hingga Balaraja dan utara–selatan mencapai kawasan Kota Tua, maka sistem transportasi terintegrasi di kawasan aglomerasi Jabodetabekjur akan semakin solid.
“Aglomerasi bukan konsep administratif semata, tetapi integrasi mobilitas, ekonomi, dan tata ruang. MRT ini akan menjadi tulang punggung mobilitas pekerja, pelaku usaha, dan masyarakat lintas provinsi,” tegasnya.
Tohom juga menekankan pentingnya peran pengembang swasta dalam proyek tersebut.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dan sektor swasta menunjukkan model pembiayaan dan pembangunan infrastruktur yang adaptif di tengah tantangan fiskal.
Ia menilai pola kemitraan seperti ini dapat menjadi contoh bagi pengembangan infrastruktur transportasi massal di kawasan penyangga lainnya dalam lingkup Jabodetabekjur.
Lebih jauh, Tohom yang juga Pengamat Energi dan Lingkungan mengatakan bahwa pembangunan MRT lintas wilayah harus didesain berbasis prinsip keberlanjutan.
“Transportasi rel seperti MRT adalah solusi strategis untuk menekan emisi karbon dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi berbahan bakar fosil. Jika diintegrasikan dengan energi bersih, proyek ini akan menjadi lompatan besar menuju sistem transportasi rendah emisi di kawasan metropolitan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengembangan MRT Kembangan–Balaraja berpotensi mengurangi kemacetan kronis di koridor Jakarta–Tangerang serta menekan biaya logistik dan waktu tempuh.
Dalam jangka panjang, hal ini akan meningkatkan produktivitas kawasan industri di Banten sekaligus memperluas akses tenaga kerja dari Jakarta dan wilayah sekitarnya.
“MARTABAT Prabowo-Gibran memandang proyek ini sebagai bagian dari orkestrasi besar pembangunan nasional. Integrasi transportasi adalah kunci menuju pemerataan pertumbuhan dan penguatan daya saing Indonesia di tingkat regional. Jabodetabekjur harus menjadi model aglomerasi modern yang tertata, terkoneksi, dan berkelanjutan,” pungkas Tohom.
Dengan sinergi lintas provinsi dan dukungan berbagai pemangku kepentingan, pembangunan MRT Kembangan–Balaraja diyakini menjadi katalis percepatan transformasi kawasan aglomerasi Jabodetabekjur menuju metropolitan kelas dunia.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
