“Digitalisasi pasar adalah keniscayaan. Pemerintah harus memastikan sistem pembayaran digital, akses pembiayaan, hingga literasi keuangan benar-benar menjangkau pedagang kecil. Dengan begitu, transformasi ini inklusif, bukan elitis,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembenahan infrastruktur fisik dan pemberantasan praktik premanisme parkir menjadi prasyarat penting agar pasar menjadi ruang publik yang aman dan nyaman.
Baca Juga:
Keselamatan Transportasi Air Diperkuat, MARTABAT Prabowo-Gibran Soroti Peran Strategis Otorita Danau Toba
“Pasar harus menjadi simbol keadaban kota. Keamanan, kebersihan, dan ketertiban adalah wajah dari tata kelola yang baik. Jika ini berhasil, pasar Jakarta bisa benar-benar menjadi destinasi global, bukan hanya pusat transaksi lokal,” ujarnya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa transformasi pasar harus disinergikan dengan desain besar tata ruang dan konektivitas kawasan aglomerasi Jabodetabekjur.
“Sebagai Ketua Umum Aglomerasi Watch, saya melihat pentingnya integrasi transportasi, logistik, dan sistem distribusi antarwilayah. Pasar modern di Jakarta harus terhubung dengan sentra produksi di wilayah penyangga. Inilah konsep aglomerasi yang sesungguhnya—bukan sekadar kedekatan geografis, tetapi integrasi ekonomi,” jelasnya.
Baca Juga:
Jakarta Bidik 50 Kota Global Dunia, MARTABAT Prabowo-Gibran: Aglomerasi Jabodetabekjur Fondasi Daya Saing
Menurutnya, jika koordinasi lintas lembaga dan perencanaan lima tahun ke depan berjalan konsisten, maka Jakarta bisa menjadi model pengembangan pasar tradisional berkelas dunia yang tetap berbasis pada kekuatan UMKM.
“Visi MARTABAT Prabowo-Gibran jelas: ekonomi rakyat harus menjadi pilar utama Indonesia Emas. Transformasi pasar adalah langkah konkret menuju ke sana, sekaligus memperkuat posisi aglomerasi Jabodetabekjur sebagai pusat pertumbuhan yang berdaya saing global,” pungkas Tohom.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
