WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo–Gibran memberikan respons positif atas dimulainya pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road Elevated (JORR-E) Cikunir–Ulujami.
Organisasi relawan tersebut menilai proyek infrastruktur strategis ini akan menjadi pemicu percepatan ekonomi kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur, sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo–Gibran untuk membangun konektivitas nasional berbasis efisiensi dan pemerataan.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Sebut Pengaktifan Kembali Jalur Kereta Api Rangkasbitung-Pandeglang Dongkrak Pengembangan Kawasan Ekonomi KEK Tanjung Lesung
Dalam pernyataan resminya, MARTABAT Prabowo–Gibran menegaskan bahwa tol layang sepanjang 21,6 kilometer ini akan memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran arus barang dan mobilitas pekerja di wilayah yang selama ini menanggung beban kepadatan lalu lintas terbesar di Indonesia.
Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menilai bahwa pembangunan JORR-E merupakan investasi jangka panjang yang akan memperbesar kemampuan Jabodetabekjur sebagai pusat ekonomi nasional.
“Tol JORR Elevated Cikunir–Ulujami akan menciptakan jalur distribusi barang yang lebih cepat, memangkas biaya logistik, dan memperbaiki ritme pergerakan ekonomi perkotaan. Dampaknya tidak hanya terasa di Jakarta, tetapi juga merambat ke Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, bahkan Cianjur sebagai bagian dari aglomerasi besar," ujar Tohom, Rabu (26/11/2025).
Baca Juga:
Dana Desa 2025: Tingkatkan Konektivitas, TPK Muara Sibuntuon Bangun Jembatan Gantung
Tohom menilai nilai investasi sebesar Rp 21,3 triliun melalui PT Jakarta Metro Ekspressway (JKTMetro) menunjukkan meningkatnya kepercayaan sektor swasta untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam membangun infrastruktur strategis.
Skema konsesi 45 tahun, menurutnya, mencerminkan kepastian hukum yang sehat serta tata kelola investasi yang semakin matang di Indonesia.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan bahwa proyek JORR-E akan menjadi instrumen kunci dalam memodernisasi jaringan jalan raya perkotaan.
Namun, ia menegaskan bahwa integrasi transportasi harus menjadi prioritas lanjutan agar manfaatnya maksimal.
“Saya melihat proyek ini bukan berdiri sendiri. Pemerintah perlu menyiapkan integrasi tarif, integrasi rute, dan penyempurnaan konektivitas antarmoda. Ini penting agar pengurangan kemacetan benar-benar terjadi, bukan sekadar memindahkan bottleneck ke titik lain,” jelas Tohom.
Ia menyebut bahwa tol layang ini akan membantu mengalihkan beban JORR-1 yang selama ini menjadi koridor paling kritis.
"Dengan tarif awal minimal Rp 25.500 dan mekanisme penyesuaian dua tahunan, pemerintah mesti memastikan transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga, agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat," tuturnya.
Dalam pandangan Tohom, JORR-E adalah bagian dari transformasi besar menuju “super-region ekonomi” di kawasan Jabodetabekjur.
“Jika konektivitasnya semakin efisien, kita akan melihat terjadinya migrasi investasi, penciptaan pusat-pusat ekonomi baru, efisiensi waktu perjalanan, dan peningkatan kualitas hidup warga urban. Ini pengungkit besar bagi pertumbuhan ekonomi era Prabowo–Gibran,” kata Tohom.
Aglomerasi Watch, lanjut Tohom, berharap Pemerintah Pusat dan Pemprov Jakarta mempercepat tahapan penyusunan rencana teknis akhir dalam 12 bulan ke depan serta memastikan pengadaan tanah rampung sesuai target 24 bulan.
“Kepatuhan pada timeline inilah penentu keberhasilan proyek,” tegasnya.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
