Lebih jauh, ia menilai bahwa kemandirian air bukan hanya isu teknis, tetapi juga simbol kedaulatan perkotaan.
Dalam konteks pembangunan nasional yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kebijakan air harus menjadi bagian dari agenda besar reformasi tata kelola sumber daya alam Indonesia.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo–Gibran Apresiasi Lonjakan Investasi Jakarta, Aglomerasi Jabodetabekjur Dinilai Kian Strategis bagi Ekonomi Nasional
“Air itu urusan peradaban. Kalau Prabowo–Gibran ingin Jakarta menjadi kota global, maka air bersih adalah fondasinya. Tak ada kota dunia yang besar tanpa sistem air yang kuat, efisien, dan berdaulat,” pungkas Tohom.
Ia berharap pemerintah segera membentuk Badan Koordinasi Aglomerasi Air Nasional, yang bertugas mengatur kebijakan lintas daerah dan mendorong investasi di bidang teknologi air perkotaan.
Dengan sinergi antarlembaga dan komitmen jangka panjang, Tohom yakin, Jakarta bisa kembali hidup dari sungainya sendiri, bukan dari air kiriman.
Baca Juga:
Kemacetan Jakarta Kian Parah: Saatnya Pramono–Rano Mengakhiri 6,5 Tahun Kepemimpinan Syafrin Liputo di Dishub DKI
[Redaktur: Mega Puspita]
