Lebih jauh, ia menilai bahwa kemandirian air bukan hanya isu teknis, tetapi juga simbol kedaulatan perkotaan.
Dalam konteks pembangunan nasional yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kebijakan air harus menjadi bagian dari agenda besar reformasi tata kelola sumber daya alam Indonesia.
Baca Juga:
Gubernur DKI Luruskan Isu Dana Mengendap Rp14,6 T: Buat Bayar Kewajiban Akhir Tahun
“Air itu urusan peradaban. Kalau Prabowo–Gibran ingin Jakarta menjadi kota global, maka air bersih adalah fondasinya. Tak ada kota dunia yang besar tanpa sistem air yang kuat, efisien, dan berdaulat,” pungkas Tohom.
Ia berharap pemerintah segera membentuk Badan Koordinasi Aglomerasi Air Nasional, yang bertugas mengatur kebijakan lintas daerah dan mendorong investasi di bidang teknologi air perkotaan.
Dengan sinergi antarlembaga dan komitmen jangka panjang, Tohom yakin, Jakarta bisa kembali hidup dari sungainya sendiri, bukan dari air kiriman.
Baca Juga:
Kualitas Udara Jakarta Masuk Kategori Tidak Sehat, Terburuk Kelima di Dunia
[Redaktur: Mega Puspita]
