Jakarta.WAHANANEWS.CO - MARTABAT Prabowo-Gibran merespons serius laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebut kawasan aglomerasi Jabodetabekjur sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, mencapai hampir 42 juta jiwa.
Organisasi relawan nasional tersebut menilai kondisi ini sebagai alarm keras bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan infrastruktur secara menyeluruh dan terintegrasi.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Apresiasi Sektor Swasta yang Komitmen Dukung Percepatan Pembangunan Aglomerasi Jabodetabekjur Menuju Kota Global
Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba mengatakan, lonjakan populasi di kawasan Jabodetabekjur harus dipandang sebagai tantangan strategis yang tidak bisa ditangani dengan pendekatan biasa.
“Ini bukan hanya soal jumlah penduduk, tetapi bagaimana negara mampu menghadirkan kualitas hidup yang layak di tengah tekanan urbanisasi yang masif,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).
Ia menegaskan, kepadatan tinggi tanpa diimbangi infrastruktur yang memadai akan memicu berbagai persoalan serius, mulai dari kemacetan ekstrem, krisis hunian, hingga tekanan terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi.
Baca Juga:
Menuju Kota Global Dunia, MARTABAT Prabowo-Gibran Dorong Pembangunan RTH Sebanyak Mungkin di Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur
“Kalau tidak diantisipasi sejak sekarang, kita berpotensi menghadapi krisis perkotaan yang kompleks dalam satu dekade ke depan,” kata Tohom.
Menurutnya, pemerintah perlu segera mempercepat pembangunan transportasi massal terintegrasi, memperluas kawasan hunian berbasis transit (transit oriented development/TOD), serta mendorong pemerataan ekonomi ke wilayah penyangga.
“Kunci utamanya adalah desentralisasi pertumbuhan. Jangan semua beban ekonomi ditumpuk di Jakarta dan sekitarnya,” tegasnya.
Tohom juga menyoroti faktor perubahan iklim yang semakin memperburuk kondisi Jakarta, seperti penurunan tanah dan kenaikan muka laut.
“Ketika ancaman lingkungan bertemu dengan ledakan populasi, maka risikonya berlipat ganda. Ini membutuhkan kebijakan yang berbasis data dan berorientasi jangka panjang,” ucapnya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pendekatan pengelolaan kawasan perkotaan harus berbasis sistem aglomerasi, bukan lagi administratif semata.
“Jabodetabekjur harus diperlakukan sebagai satu kesatuan ekosistem perkotaan. Perencanaan transportasi, tata ruang, hingga pengelolaan lingkungan harus lintas wilayah dan lintas otoritas,” jelasnya.
Ia menambahkan, proyeksi PBB yang menyebut populasi Jakarta akan bertambah hingga 10 juta jiwa dalam 25 tahun ke depan menjadi sinyal bahwa waktu untuk berbenah semakin sempit.
“Ini momentum untuk melakukan lompatan kebijakan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?” katanya.
Lebih lanjut, Tohom mendorong pemerintah untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap dinamika urbanisasi.
“Diperlukan keputusan strategis demi masa depan kota yang berkelanjutan dan manusiawi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, laporan PBB tersebut menempatkan Jakarta di posisi teratas dengan 41,9 juta penduduk, diikuti Dhaka (36,6 juta) dan Tokyo (33,4 juta).
Pertumbuhan pesat ini dipicu urbanisasi, baik karena peluang ekonomi maupun tekanan lingkungan di daerah asal.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
