"Memang harus diakui, PR paling besar dari setiap gubernur Jakarta dari tahun ke tahun itu adalah penanganan banjir.”
“Sebetulnya menangani banjir ini susah-susah gampang, tapi kebanyakan susahnya dibanding gampangnya," ujar Yayat saat dihubungi, Selasa (1/2) lalu.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
Persoalan banjir di Ibu Kota tak sekadar merelokasi wilayah. Dia menyebut perlu dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk menemukan solusi.
"Jadi kalau Jakarta sudah kondisi seperti ini, tentu tidak bisa setengah-setengah lagi dalam menanganinya. Dalam banyak hal penanganan banjir itu secara komperhensif kurang banyak melakukan ruang dialog," ujar Yayat.
Yayat menuturkan, pemerintah harus lebih tegas dalam mengatasi penanganan banjir. Ditambah lagi masyarakat yang kurang merespons ketika pemerintah berusaha memperbaiki kondisi wilayah yang terdampak banjir.
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
"Jadi benturan kebijakan dalam implementasi penanganan banjir itu adalah rencana. Retorikanya pemerintah akan menuntaskan banjir tapi logikanya antara perencanaan dengan realitas itu berbenturan. Karena memang sulit meminta kesediaan masyarakat untuk rela berpartisipasi misalnya pindah ke rumah susun dan mendapatkan kompensasi," tutur Yayat. [non]
