"Memang harus diakui, PR paling besar dari setiap gubernur Jakarta dari tahun ke tahun itu adalah penanganan banjir.”
“Sebetulnya menangani banjir ini susah-susah gampang, tapi kebanyakan susahnya dibanding gampangnya," ujar Yayat saat dihubungi, Selasa (1/2) lalu.
Baca Juga:
352 Siswa Kelas IX SMPN 5 Sumedang Dilepas, Kepala Sekolah Ajak Alumni Jaga Ikatan dan Kejar Mimpi
Persoalan banjir di Ibu Kota tak sekadar merelokasi wilayah. Dia menyebut perlu dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk menemukan solusi.
"Jadi kalau Jakarta sudah kondisi seperti ini, tentu tidak bisa setengah-setengah lagi dalam menanganinya. Dalam banyak hal penanganan banjir itu secara komperhensif kurang banyak melakukan ruang dialog," ujar Yayat.
Yayat menuturkan, pemerintah harus lebih tegas dalam mengatasi penanganan banjir. Ditambah lagi masyarakat yang kurang merespons ketika pemerintah berusaha memperbaiki kondisi wilayah yang terdampak banjir.
Baca Juga:
Pungli Pengunjung Wisata Air Panas,Dua Pelaku Diangkut Polisi
"Jadi benturan kebijakan dalam implementasi penanganan banjir itu adalah rencana. Retorikanya pemerintah akan menuntaskan banjir tapi logikanya antara perencanaan dengan realitas itu berbenturan. Karena memang sulit meminta kesediaan masyarakat untuk rela berpartisipasi misalnya pindah ke rumah susun dan mendapatkan kompensasi," tutur Yayat. [non]
