Jakarta.WAHANANEWS.CO - MARTABAT Prabowo-Gibran mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama secara terstruktur dalam memerangi invasi ikan sapu-sapu yang semakin mengancam keseimbangan ekosistem sungai di kawasan aglomerasi Jabodetabekjur.
Organisasi ini menilai persoalan tersebut bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga menyangkut ketahanan infrastruktur dan kesehatan masyarakat secara luas.
Baca Juga:
6,9 Ton Ikan Sapu-sapu Dibasmi, DPRD Singgung Dipakai Pedagang
Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan pendekatan yang dibutuhkan tidak bisa parsial atau reaktif
“Perang melawan sapu-sapu harus dilakukan dalam dua jalur sekaligus, yakni penangkapan massal untuk menekan populasi cepat dan pemulihan sungai sebagai solusi jangka panjang,” ujar Tohom, Sabtu (25/4/2026).
Ia melihat bahwa selama ini upaya penanganan masih cenderung berfokus pada aksi lapangan tanpa fondasi riset dan pemetaan yang kuat.
Baca Juga:
Penghargaan PROPER Hijau Jadi Tonggak Baru PGE Lumut Balai
“Jika kita hanya mengejar jumlah tangkapan tanpa memahami siklus reproduksinya, maka kita hanya berputar dalam lingkaran yang sama. Ini harus berbasis data dan presisi,” katanya.
Menurut Tohom, fenomena dominasi sapu-sapu merupakan indikator serius bahwa kualitas sungai di kawasan aglomerasi sudah berada dalam tekanan tinggi.
Ia menyebut bahwa spesies ini berkembang pesat karena mampu bertahan di kondisi air yang buruk, sementara ikan lokal justru tersisih.
“Ini bukan hanya tentang satu jenis ikan, ini adalah alarm bahwa ekosistem kita sedang tidak sehat,” ujarnya.
Tohom juga menyoroti dampak struktural yang ditimbulkan, terutama terhadap bantaran sungai.
Ia menjelaskan bahwa aktivitas sapu-sapu yang menggali lubang dapat mempercepat erosi dan meningkatkan risiko kerusakan tanggul.
“Dalam konteks kota seperti Jakarta yang rentan banjir, ini bukan isu kecil. Ini bisa berdampak langsung pada keamanan lingkungan dan infrastruktur,” katanya.
Ia berpandangan bahwa strategi pengendalian harus mencakup pemantauan rutin, edukasi masyarakat, serta pengawasan terhadap potensi invasi baru, termasuk dari sektor perdagangan ikan hias.
Selain itu, pemanfaatan hasil tangkapan juga harus diarahkan secara aman agar tidak menimbulkan risiko kesehatan baru.
“Jangan sampai kita mengubah satu masalah menjadi masalah lain. Pemanfaatannya harus bijak dan tidak masuk ke rantai konsumsi manusia,” ujarnya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa persoalan sapu-sapu harus dilihat dalam kerangka besar pengelolaan kawasan aglomerasi.
Ia menilai, tanpa koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor, upaya pengendalian akan berjalan terfragmentasi.
“Sungai itu tidak mengenal batas administratif. Maka solusinya juga harus lintas wilayah, lintas kebijakan, dan lintas kepentingan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa ke depan diperlukan investasi serius pada riset lingkungan dan teknologi pengelolaan sungai.
Menurutnya, kota-kota besar harus mulai beralih dari pendekatan reaktif menjadi sistem pengelolaan berbasis ekosistem yang terintegrasi.
“Kalau kita ingin hasil yang bertahan lama, maka yang harus diperbaiki adalah ekosistemnya. Ketika sungai pulih, maka keseimbangan akan kembali dengan sendirinya,” ujarnya.
Sebelumnya, para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai bahwa penangkapan massal saja tidak cukup untuk mengendalikan populasi sapu-sapu, mengingat kemampuan reproduksi yang tinggi serta minimnya predator alami di perairan lokal.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
