WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan membangun dua flyover di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan guna mengatasi kemacetan akibat perlintasan kereta api sebidang.
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyebut rencana pembangunan flyover Latumenten dan Bintaro Puspita adalah bagian penting dari upaya transformasi infrastruktur ibu kota dalam mendukung integrasi Aglomerasi Jabodetabekjur menuju status kota global.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Sebut Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur Harus Dipersiapkan Matang Menuju Kota Global
"Ini bukan proyek infrastruktur biasa, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memodernisasi sistem mobilitas perkotaan di kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya. Kami menilai, langkah Pemprov ini sangat tepat dan patut didorong terus agar realisasinya tidak molor," kata Tohom, Sabtu (19/7/2025).
Menurut Tohom, pembangunan flyover merupakan kebutuhan mendesak, mengingat perlintasan sebidang yang belum tertangani selama ini menjadi biang kemacetan kronis serta menghambat produktivitas masyarakat dan dunia usaha.
Terlebih, mobilitas lintas kota dan provinsi di wilayah Jabodetabekjur semakin tinggi seiring integrasi ekonomi regional.
Baca Juga:
PLN IP Siap Wujudkan Listrik dari Panas Bumi Hingga 5,2 GW
“Kalau Jakarta mau bertransformasi menjadi pusat aglomerasi berkelas dunia, maka simpul-simpul kemacetan seperti perlintasan kereta ini harus segera diselesaikan. Di kota-kota global, desain transportasinya sudah tidak lagi menyisakan titik-titik konflik antara jalur kendaraan dan kereta api,” ujar Tohom.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan, pembangunan flyover tidak hanya mengurangi beban lalu lintas, tetapi juga menjadi indikator kesiapan infrastruktur kota untuk masuk ke dalam ekosistem aglomerasi transportasi nasional yang efisien dan berkelanjutan.
“Dampaknya bukan hanya pada efisiensi waktu, tapi juga pada keselamatan publik, aksesibilitas layanan darurat, hingga kelancaran logistik. Pembangunan seperti ini sangat strategis dalam peta pembangunan nasional,” ucap Tohom.
Lebih lanjut, ia mendorong agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melibatkan masyarakat sejak awal, termasuk dalam proses sosialisasi, pembebasan lahan, hingga mitigasi dampak sosial yang mungkin timbul dari proyek tersebut.
“Partisipasi publik harus dijamin. Jangan sampai pembangunan flyover menimbulkan konflik horizontal. Justru proyek ini bisa jadi medium konsolidasi antara pemerintah dan warga untuk bersama-sama menciptakan kota yang lebih modern dan manusiawi,” tutup Tohom.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendorong agar proyek Flyover Latumenten bisa segera direalisasikan tahun ini.
Menurutnya, titik tersebut merupakan langganan kemacetan akibat perlintasan aktif kereta api, yang berdampak besar pada aktivitas warga, termasuk layanan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran.
“Jika tidak segera dibangun, dampaknya akan terus meluas, termasuk terganggunya aktivitas ekonomi,” ujar Kenneth, yang juga Ketua IKAL Lemhannas RI PPRA LXII itu.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
