Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa ekspansi properti harus dibaca sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Menurutnya, pertumbuhan kawasan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus diikat dalam satu desain besar aglomerasi yang memperhatikan transportasi massal, lingkungan, air bersih, energi, dan hunian terjangkau.
Baca Juga:
Katy Perry Menang Gugatan Rp30 Miliar ke Kakek Disabilitas 85 Tahun, Begini Duduk Perkaranya
“Kami melihat tantangan ke depan bukan pada minat investor, tetapi pada konsistensi tata kelola. Kita harus memastikan pertumbuhan properti tidak melahirkan kota eksklusif yang terfragmentasi, melainkan kota inklusif yang memberi manfaat ekonomi dan sosial secara luas,” ungkapnya.
Ia menambahkan, di era Prabowo–Gibran, pembangunan kawasan metropolitan harus menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing nasional, menarik investasi global, sekaligus menjaga martabat masyarakat urban.
Dengan demikian, pertumbuhan properti tidak hanya memperkuat neraca ekonomi, tetapi juga membentuk peradaban kota yang berkelanjutan.
Baca Juga:
Akibat Jebakan Perizinan Investasi Properti Rp55,5 Triliun Mangkrak, Menteri Perumahan Siap Bantu
“Ketika aglomerasi Jabodetabekjur semakin lengkap, Indonesia tidak hanya membangun gedung dan kawasan, tetapi sedang membangun masa depan kota globalnya sendiri,” pungkas Tohom.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
