WahanaNews - Jakarta | Pemprov DKI Jakarta terus berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem di Ibu Kota yang kini menyentuh 95 ribu penduduk.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menginstruksikan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus menjalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu.
Baca Juga:
PJ Gubernur DKI Jakarta Diminta Evaluasi Kinerja Kadis LH
Heru menjelaskan bahwa ada 4 bentuk intervensi yang gencar dilakukan. Intervensi pertama adalah terjun langsung ke setiap wilayah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data.
"Saya minta agar seluruh jajaran turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data by name by address yang akurat, sehingga dapat ditemukan akar masalahnya dan segera dilakukan intervensi yang tepat sasaran. Kita pastikan target 0 persen itu dapat tercapai pada tahun 2024," ujar Heru Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (4/2/2023).
Kemudian, intervensi kedua dilakukan melalui program pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga tidak mampu yang meliputi program bantuan atau layanan sosial.
Baca Juga:
Gubernur Diminta Evaluasi Ulang Proses Tender Perawatan Gedung Dinas Teknis Jati Baru
Antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BMPS) untuk sekolah swasta, Kartu Anak Jakarta (KAJ) untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan nutrisi anak usia 0-6 tahun.
Lalu, Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ) untuk anak dan remaja yang orang tuanya meninggal karena Covid-19, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Jaminan Sosial Kesehatan, Subsidi Pangan, Subsidi Air Bersih, Subsidi Tangki Septik, Subsidi Rusunawa serta Subsidi Transportasi.
Kemudian, intervensi ketiga adalah melalui program produktivitas dan pendapatan, seperti pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja, dan kewirausahaan terpadu bagi wirausaha pemula.
Terakhir, intervensi keempat dilakukan melalui program pengurangan kemiskinan berbasis kewilayahan meliputi Penataan Kualitas Permukiman, program Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur, serta Pemberian Makanan Tambahan bagi Lansia dan Balita.
Pemprov DKI Jakarta pun, kata dia, menargetkan kemiskinan ekstrem pada 2024 mencapai nol persen. Karena itulah, pihaknya bakal memastikan penerima program intervensi kemiskinan terpadu tepat sasaran.
"Untuk mencapai target 0 persen tersebut tidak mudah, karena ada berbagai tantangan, di antaranya mobilitas penduduk pendatang ke Jakarta dan kemudahan perpindahan penduduk dari luar KTP DKI Jakarta ke DKI Jakarta," pungkasnya.[mga]
