Sementara itu, sikap yang terlalu rendah hati dan kurang menunjukkan dorongan kuat dalam membangun legacy baru perlu ditransformasikan melalui langkah sosialisasi yang lebih maksimal terhadap program-program unggulan Pramono dalam RPJMD 2025–2029. Namun demikian, karakter tersebut juga memiliki sisi positif, karena justru dapat melahirkan legacy yang lebih substantif dan tidak semata bersifat simbolik, sehingga lebih dihargai oleh masyarakat Jakarta.
Pada akhirnya, Pramono Anung sejatinya memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk mentransformasikan berbagai kelemahan tersebut menjadi kekuatan. Ia memahami langkah-langkah strategis yang diperlukan, bahkan tanpa harus bergantung pada penjelasan dari pihak mana pun.
Baca Juga:
Pengusaha Padel Anggap Ultimatum Gubernur Pepesan Kosong
Dalam perspektif kepemimpinan modern, karakter atau sifat-sifat tersebut pada dasarnya diakui luas oleh publik sebagai kualitas positif yang sulit dibantah, terutama dalam membangun stabilitas dan loyalitas organisasi. Namun, dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah sebesar Jakarta yang kompleks, karakter tersebut berpotensi menimbulkan stagnasi apabila tidak diimbangi dengan ketegasan dalam pengambilan keputusan. Tantangan utama bukan terletak pada menghilangkan sifat-sifat tersebut, melainkan pada mentransformasikannya menjadi kekuatan strategis.
Pengalaman panjang Pramono Anung Wibowo dalam dunia politik dan birokrasi menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman mendalam tentang psikologi kekuasaan serta manajemen sumber daya manusia. Ia memahami karakter, kekuatan, dan kelemahan para pejabat serta mitra kerjanya, termasuk dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
Dalam konteks tersebut, Gubernur Pramono Anung Wibowo juga sangat memahami praktik “Asal Bapak Senang” (ABS) yang kerap muncul di kalangan sebagian pejabat dan bawahannya. Ia menyadari potensi distorsi informasi yang dapat terjadi, namun kehati-hatian tampaknya menjadi pendekatan utamanya. Meski demikian, kehati-hatian yang terlalu dominan berpotensi menghasilkan keputusan yang cenderung netral, padahal dalam banyak situasi dibutuhkan langkah yang tegas dan terukur untuk mendorong percepatan pembangunan.
Baca Juga:
Antisipasi Lonjakan Pemudik, Kemenhub dan Pemprov DKI Siapkan Posko hingga Rekayasa Lalu Lintas
Di sisi lain, dari perspektif pengabdian, tidak semua ASN, pejabat, BUMD, maupun anggota DPRD memiliki persepsi yang sama. Sebagian di antaranya mungkin memiliki kepentingan pribadi atau agenda lain yang tidak sejalan dengan visi, misi, serta target program Gubernur Pramono Anung Wibowo. Bahkan, tidak menutup kemungkinan terdapat pihak-pihak yang lebih mengutamakan keuntungan dan kepentingan pribadi semata.
Untuk mengantisipasi potensi penyimpangan, konflik kepentingan, serta praktik KKN, hal ini menjadi pertimbangan penting bagi Gubernur Pramono Anung Wibowo dalam mentransformasikan sembilan karakter tersebut. Transformasi ini diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang lebih tegas, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dengan begitu, harapan positif akan terus tumbuh di ruang publik terhadap kepemimpinan Gubernur Pramono Anung Wibowo.
