Kritik berikutnya menyasar kebijakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dinilai menyalahi siklus alam dan berpotensi merusak lingkungan. Pandangan ini juga perlu diluruskan. OMC bukan bertujuan menghentikan hujan, melainkan mengalihkan awan hujan agar tidak turun di daratan Jakarta melalui proses penyemaian garam dari udara sehingga hujan jatuh di laut. Proses ini dilakukan dengan perhitungan matang oleh BMKG, BNPB, Pemprov DKI, dan unsur terkait lainnya.
OMC merupakan langkah mitigasi jangka pendek dan menengah untuk mengurangi intensitas hujan ekstrem selama periode kritis, yang pada Januari 2026 dijalankan hingga 27 Januari. Kebijakan ini bersifat teknis dan situasional dalam konteks tanggap darurat, bukan solusi permanen.
Baca Juga:
Jakarta Terendam Tiga Hari, Banjir Lumpuhkan Ibu Kota dan Renggut Satu Nyawa
Yang semestinya menjadi fokus penilaian publik adalah langkah antisipasi dan respons pemerintah terhadap dampak banjir. Dalam konteks ini, saya menilai kebijakan Gubernur Pramono sudah tepat, cepat, dan terarah. Ia menerapkan kebijakan work from home dan pembelajaran jarak jauh guna mengurangi risiko keselamatan warga serta kepadatan lalu lintas di wilayah terdampak. Kebijakan ini selaras dengan prinsip keselamatan publik dalam kondisi darurat cuaca ekstrem.
Selain itu, penanganan teknis dilakukan secara intensif melalui strategi terencana yang mencakup penggunaan lebih dari seribu pompa air yang diposisikan di titik-titik rawan banjir, serta pembersihan dan perawatan drainase. Langkah jangka menengah dan panjang juga diprioritaskan melalui normalisasi sungai seperti Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama guna memperlebar alur sungai serta mengurangi penyumbatan akibat sedimen dan bangunan liar.
Gubernur Pramono juga turun langsung meninjau lokasi terdampak, seperti di Rawa Buaya, Cengkareng, serta memastikan distribusi bantuan logistik, pangan, dan kebutuhan dasar warga melalui koordinasi dengan PMI dan jajaran terkait. Pendekatan ini menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan hadir di tengah masyarakat.
Baca Juga:
Cuaca Ekstrem Tekan Jakarta, Pemprov Berlakukan WFH dan Pembelajaran Jarak Jauh
Dampak dari respons tersebut mulai terlihat dengan surutnya genangan di banyak wilayah dan kembalinya layanan publik, termasuk operasional TransJakarta, yang menunjukkan efektivitas penanganan darurat.
Secara keseluruhan, langkah Gubernur Pramono
Anung dalam menghadapi banjir Januari 2026 mencerminkan kombinasi respons cepat, kebijakan teknis terukur, serta strategi jangka menengah dan panjang yang selaras dengan prinsip manajemen bencana dan tata kelola perkotaan. Karena itu, kritik yang menyatakan penjelasan Gubernur keliru menurut saya tidak relevan dan salah arah.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
