Jakarta.WahanaNews.co, DKI Jakarta - Anggota Komisi D DPRD DKI, Hardiyanto Kenneth, menilai bahwa perlu ada perbaikan tanggul laut yang rusak di pesisir Jakarta untuk meminimalkan dampak banjir rob di kawasan tersebut.
"Pada kenyataannya, saat ini banyak tanggul-tanggul di sepanjang garis pantai itu jebol hingga air membanjiri permukiman hingga jalan raya. Padahal, tanggul itu idealnya dibuat untuk melindungi wilayah pesisir Jakarta dari pasang laut," kata Kent sapaan akrabnya di Jakarta, Selasa (17/12/2024).
Baca Juga:
Ketua KPPS Diduga Coblos Surat Suara, PAN Optimistis Pilkada Jakarta Berlangsung Dua Putaran
Namun, politisi ini tak merinci tanggul-tanggul mana yang mengalami kerusakan itu.
Dilansir Antara, dua titik tanggul di Jakarta Utara saat ini dilaporkan rusak adalah di daerah Muara Baru dan Muara Angke.
Khusus di Muara Baru itu, kondisi kerusakan signifikan akibat faktor usia, pondasi yang lemah dan tekanan air laut yang meningkat. Akibatnya air laut telah merembes ke permukiman warga, sehingga menyebabkan banjir rob setiap hari
Sementara itu, selama periode 2014 - 2019, pembangunan tanggul pantai dan muara sungai telah dikerjakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pihak swasta sepanjang 13 kilometer sehingga terdapat garis pantai dan muara sungai yang masih dikategorikan kritis dan belum tertangani sepanjang 25 km.
Baca Juga:
Putaran Kedua Pilkada Jakarta: Pemuda Pancasila Optimis Menangkan Rido
Menurut dia, banjir rob di Jakarta ini terjadi biasanya ketika permukaan air laut meningkat. Fenomena ini sering terjadi selama musim hujan atau pada saat pasang tinggi, terutama di daerah-daerah yang berada di sepanjang pantai utara Jakarta, seperti Ancol, Muara Baru dan Pluit.
Ia menyatakan bahwa penanganan banjir rob membutuhkan kombinasi pendekatan untuk melindungi masyarakat serta mengurangi dampaknya.
Untuk itu, lanjutnya, perlu adanya pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur fisik, seperti pembangunan tanggul laut yang saat ini sedang dikerjakan pada proyek Giant Sea Wall sebagai bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Kemudian lanjut Kent, harus dilakukan juga perbaikan tanggul-tanggul di sepanjang garis pantai untuk mencegah rembesan atau kebocoran air laut.
"Intinya tanggul ini harus bisa ditingkatkan lagi fungsinya dan yang rusak harus segera diperbaiki. Kemudian bisa membangun waduk tambahan di wilayah pesisir untuk menampung limpahan air laut saat pasang," ujarnya.
Ia juga meminta Pemprov DKI harus memastikan saluran drainase kota tetap bersih dan berfungsi dengan baik untuk mengalirkan air, baik dari pasang laut maupun hujan.
Selain itu, untuk penanganan jangka pendek, kata Kent, kapasitas rumah pompa air perlu di tingkatkan dan dipersiapkan untuk mengalirkan air yang menggenang kembali ke laut atau saluran drainase yang memadai secara maksimal.
Selain itu, mitigasi bencana pada saat terjadinya rob dan peningkatan edukasi kepada masyarakat.
"Evakuasi masyarakat yang tinggal di daerah terkena dampak ke tempat yang lebih aman dan berikan informasi tentang jadwal pasang surut air laut serta langkah mitigasi mandiri, seperti peringatan dini dan langkah-langkah evakuasi," ujarnya.
Perlu Polder
Lalu penanganan banjir rob jangka menengah, sambung Kent, bisa dengan membangun polder baru untuk mengatur aliran air dan memompa air keluar dari wilayah yang tergenang, serta penataan drainase kota untuk mempercepat aliran air keluar.
"Bisa juga rekayasa tata ruang dengan melarang pembangunan di zona rentan banjir rob dan rancang ulang permukiman untuk meminimalkan risiko," katanya.
Pemerintah, menurut Kent, harus menyediakan dana dan skema kebijakan untuk pembangunan infrastruktur dalam penanganan banjir rob di pesisir utara Jakarta serta memperkuat koordinasi pihak terkait dalam penanganan banjir rob dan mengintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah.
Sebelumnya, penurunan tanah dan kenaikan permukaan air laut serta perubahan iklim menjadi tantangan dalam mengatasi banjir rob di Jakarta.
“Tantangan dalam penanganan banjir rob di Jakarta itu penurunan tanah (land subsidence) akibat pengambilan air tanah yang berlebihan sehingga memperburuk dampak banjir rob,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohamad Yohan.
Tanah yang turun, kata Yohan, mengakibatkan kawasan pesisir Jakarta semakin rentan terhadap rob sehingga hal ini sulit diatasi tanpa perubahan signifikan dalam pengelolaan sumber daya air.
Kemudian, kenaikan permukaan laut dan perubahan iklim juga menjadi tantangan dalam mengatasi banjir rob di Jakarta.
[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]
