Jakarta.WahanaNews.co, DKI Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan warga DKI Jakarta yang sedang bertugas (baik untuk pekerjaan maupun belajar) atau mengalami kendala lainnya, untuk segera mengurus pindah pemilih sebagai bentuk partisipasi dalam Pilkada DKI Jakarta.
"Ada beberapa kategori bagi warga kota/ kabupaten di DKI Jakarta agar bisa mengurus pindah pemilih sehingga tetap bisa berpartisipasi dalam pilkada," kata Ketua KPU Jaksel Muhammad Taqiyuddin saat dihubungi di Jakarta, Senin (21/10/2024).
Baca Juga:
KPU Pasaman Barat Terima 101 Warga Luar Daerah untuk Pilkada 2024
Taqiyuddin mengatakan dengan adanya sosialisasi yang telah dilakukan di 80 titik lokasi bisa terus bertambah partisipasi dari masyarakat terutama terkait pindah pemilih dalam tahapan daftar pemilih tambahan (DPTb).
Berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 pasal 36 ayat (3), DPTb salah satunya diperuntukkan bagi pemilih yang sedang dalam tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi.
Kemudian, ada beberapa kategori dengan alasan pindah pemilih sesuai batas waktunya yakni sembilan kategori terakhir hingga 28 Oktober 2024 dan empat kategori hingga 20 November 2024.
Baca Juga:
KPU Rejang Lebong Siapkan Pelayanan Pindah Lokasi Memilih untuk Pilkada 2024
Sembilan alasan pindah pemilih yang diakomodir sampai H-30 dalam persyaratan DPTb yakni bertugas di tempat lain saat pemungutan suara, menjalani rawat inap di rumah sakit atau fasilitas kesehatan, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti rehabilitasi dan menjalani rehabilitasi narkoba.
Kemudian, menjadi tahanan di rumah tahanan (rutan) atau lembaga pemasyarakatan (LP) atau terpidana yang tengah menjalani hukuman penjara, sedang menempuh pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili, tertimpa bencana alam, serta bekerja di luar domisili.
Lalu, empat kategori yang diakomodir sampai H-7 di antaranya menjalankan tugas di tempat lain saat hari pemungutan suara, menjalani rawat inap atau mendampingi pasien rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan (rutan) atau lembaga pemasyarakatan (LP) dan tertimpa bencana alam.
