Ia menyebut penguatan KJP Plus, KJMU, serta sekolah swasta gratis sebagai langkah strategis membangun modal manusia unggul di pusat aglomerasi nasional.
“Kalau Jakarta ingin menjadi global city, maka investasi terbesar harus pada manusia. Pendidikan, pelatihan kerja, dan peningkatan produktivitas adalah kunci agar bonus demografi tidak terbuang,” tegasnya.
Baca Juga:
Penampung BBM Subsidi Berkedok Warung di Baganpete, Polisi Diminta Segera Tangkap Pemilik Warung
Di sektor kesehatan dan perlindungan sosial, Tohom menilai dukungan terhadap BPJS Kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan, serta program Kartu Lansia Jakarta, Kartu Anak Jakarta, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta memperlihatkan keberlanjutan pendekatan pembangunan yang inklusif.
Sementara itu, Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa APBD 2026 DKI harus menjadi model tata kelola fiskal metropolitan yang adaptif dan kolaboratif.
Menurut dia, Jakarta tidak bisa lagi dipandang sebagai entitas administratif tunggal, melainkan simpul utama dalam sistem ekonomi Jabodetabekjur yang saling terhubung dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Baca Juga:
Polda Jambi Gelar Buka Puasa Bersama Forkopimda dan Elemen Masyarakat, Perkuat Sinergitas Jaga Kamtibmas
“Ke depan, harmonisasi kebijakan transportasi, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, hingga perencanaan tata ruang harus lintas wilayah. Tanpa orkestrasi aglomerasi, belanja besar sekalipun tidak akan optimal,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Perda APBD 2026 serta Peraturan Gubernur tentang penjabaran anggaran.
Menurutnya, pengawasan publik dan partisipasi masyarakat akan memperkuat legitimasi serta efektivitas belanja daerah.
