“Kawasan aglomerasi seperti Jabodetabekjur memerlukan tata kelola yang profesional dan berbasis kepentingan publik. Meikarta adalah contoh betapa pentingnya pengawasan ketat dalam investasi properti agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan citra pembangunan nasional,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Tohom mendesak agar pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaian Meikarta, tetapi juga mengevaluasi proyek-proyek lain yang berpotensi bermasalah.
Baca Juga:
Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Pabrik Gula PTPN XI Periode 2016 Diusut Bareskrim
Ia menegaskan bahwa langkah ini penting demi memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor properti tetap terjaga.
“Kami berharap pemerintah terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa semua hak konsumen dipenuhi. Jangan sampai ada korban baru yang dirugikan oleh investasi yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Tohom.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
