“Tanpa koordinasi regional yang kuat, rencana ambisius ini akan kehilangan daya dorong. Jakarta butuh dukungan dari Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, hingga Cianjur untuk mewujudkan efisiensi aglomerasi dalam praktik,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat sipil, swasta, dan akademisi dalam pengembangan kawasan prioritas ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan proyek dan nilai tambah sosial bagi warga.
Baca Juga:
Nasdem Usul IKN Jadi Ibu Kota Kaltim, Jakarta Tetap Jadi Pusat Pemerintahan
“Jangan sampai rencana ini hanya dinikmati oleh investor, tapi tak terasa dampaknya oleh warga setempat. Harus dipastikan bahwa pembangunan ini bersifat inklusif dan adil,” ujar Tohom.
Sebelumnya, Kepala Unit Pengelola Jakarta Investment Centre (JIC), Tona Hutauruk, menyampaikan bahwa kawasan-kawasan yang dipetakan akan dikembangkan dengan pendekatan proaktif, termasuk penyusunan development brief, skema insentif, dan kemitraan dengan sektor swasta.
Kawasan seperti Blok M–ASEAN bahkan akan diarahkan menjadi pusat interaksi diplomatik, budaya, dan ekonomi yang ikonik.
Baca Juga:
Bupati Tapteng Dikukuhkan sebagai Wakil Ketua Umum APKASI Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan
Pemprov DKI juga tengah membuka peluang kerja sama dalam pengembangan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di sepanjang jalan-jalan utama kota melalui skema kolaboratif, sebagai bagian dari upaya memperkuat infrastruktur kota dan menarik investasi jangka panjang.
Dengan kontribusi Jakarta yang mencapai sekitar 6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan ASEAN, pembangunan kawasan prioritas ini diyakini akan semakin memperkuat peran ibu kota dalam jejaring ekonomi regional dan internasional.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
