Jakarta.WAHANANEWS.CO - Kebijakan Pemerintah Provinsi Jakarta yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu mendapat sambutan positif dari Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba.
Menurutnya, langkah ini adalah terobosan strategis yang bukan hanya menyentuh ranah disiplin ASN, tetapi juga menjadi kunci percontohan gaya hidup urban yang ramah lingkungan di kawasan aglomerasi megapolitan seperti Jabodetabekjur.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Apresiasi Danantara yang Siap Dukung Bisnis Pengelolaan Sampah di Indonesia
"Ini adalah sinyal politik dan moral bahwa negara hadir memberi contoh. ASN harus menjadi pelopor budaya mobilitas publik. Kebijakan ini jika dilaksanakan konsisten dan ditopang infrastruktur memadai, akan menjadi revolusi mental transportasi," tegas Tohom dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).
Lebih jauh, Tohom menilai kemacetan dan polusi udara di Jabodetabekjur tak bisa lagi ditangani dengan pendekatan parsial.
Ia menyebut kawasan ini sebagai "urat nadi ekonomi nasional yang hampir lumpuh oleh egoisme transportasi pribadi".
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Dorong Menkop Jadikan Isu Sampah Prioritas dalam Pendirian KopDes
Menurutnya, dengan mengarahkan ASN untuk berpindah ke moda publik, pemerintah bisa memulai gelombang perubahan sosial secara bertahap namun berdampak luas.
"Bayangkan, jika puluhan ribu ASN setiap Rabu tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, lalu-lintas bisa berkurang signifikan, dan efek domino berupa penurunan konsumsi BBM, emisi karbon, hingga stres urban juga ikut menurun. Ini kebijakan progresif yang perlu diperluas ke hari lain dan ke ASN pusat serta daerah se-Jabodetabekjur," ujarnya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini, mengungkapkan bahwa transformasi sistem mobilitas perkotaan tak cukup hanya pada level kebijakan administratif, tetapi harus disertai keberpihakan fiskal jangka panjang.
Ia mengapresiasi kebijakan subsidi transportasi publik untuk 15 golongan masyarakat sebagai cerminan komitmen negara yang inklusif.
"Dengan anggaran Rp 59,1 miliar untuk subsidi MRT dan LRT, negara menunjukkan bahwa mobilitas bukan hak eksklusif orang berpunya. Ini adalah akses dasar, seperti air bersih dan listrik. Kalau Pemprov DKI bisa, mengapa daerah lain ragu?" ucapnya retoris.
Tohom menyebutkan, pihaknya juga mendorong kementerian terkait, terutama Kementerian PAN-RB dan Bappenas, untuk segera merumuskan cetak biru mobilitas ASN secara nasional berbasis wilayah aglomerasi.
Ia menyebut wilayah seperti Bandung Raya, Kawasan Rebana, Medan Binjai Deli Serdang, serta Surabaya Raya perlu mengikuti jejak Jakarta demi harmonisasi sistem transportasi publik dan pengendalian polusi lintas batas kota.
"Kita tidak bisa bicara Indonesia Emas 2045 kalau hari ini masih macet dari Depok ke Jakarta 3 jam. Aglomerasi tidak bisa dilihat sebagai tumpukan kota, tapi sebagai satu ekosistem urban yang butuh satu sistem transportasi. ASN sebagai motor birokrasi harus jadi teladan dalam perubahan ini," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani Peraturan Gubernur yang mewajibkan seluruh ASN di Jakarta menggunakan transportasi umum setiap Rabu.
Pemprov juga menghentikan sementara penyediaan kendaraan dinas pada hari itu dan memberikan layanan Transjakarta, MRT, dan LRT secara gratis untuk ASN.
Subsidi ini berlaku bagi 15 golongan masyarakat termasuk PNS dan pensiunan, tenaga kontrak, lansia, penyandang disabilitas, serta penghuni rusunawa.
Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, menyebutkan anggaran subsidi yang disiapkan mencapai Rp 59,1 miliar untuk MRT dan LRT, dan program ini dijadwalkan mulai berjalan pada akhir Mei 2025.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
