Jakarta.WAHANANEWS.CO - Gerakan Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran mengungkapkan bahwa langkah strategis industrialisasi di wilayah Karawang–Cianjur merupakan fondasi penting untuk mewujudkan transformasi ekonomi menuju Kota Global Aglomerasi Jabodetabekjur.
Menurut organisasi relawan ini, pembangunan kawasan industri yang terintegrasi dengan sistem transportasi, riset, dan pengelolaan lingkungan modern akan menentukan posisi Indonesia dalam persaingan ekonomi regional.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Dorong KEK Sei Mangkei Jadi Magnet Investasi Industri Hijau
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai bahwa pengembangan Kawasan Industri Intan di Karawang harus dipandang sebagai bagian dari skenario besar industrialisasi lintas wilayah yang juga mencakup jalur logistik menuju Cianjur dan wilayah pendukung ekonominya.
“Jika konektivitas industri Karawang–Cianjur dirancang dengan visi metropolitan global, maka dampaknya bukan hanya pada serapan tenaga kerja, tetapi juga pembentukan ekosistem ekonomi baru yang berpusat di Aglomerasi Jabodetabekjur,” ujarnya, Senin (13/10/2025).
Tohom menuturkan bahwa kehadiran proyek seperti Kawasan Industri Intan, yang dirancang dengan konsep smart-green industrial park, perlu dikawal agar tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga pusat inovasi dan rantai suplai modern.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Sebut Metropolitan Rebana Salah Satu Kawasan Industri Terbaik di Indonesia
Ia menilai transformasi ekonomi tidak cukup hanya dengan mendirikan kawasan industri, namun harus disertai kebijakan keberlanjutan lingkungan, pusat penelitian, integrasi UMKM, dan kesiapan tenaga kerja lokal.
Dalam pandangan MARTABAT Prabowo-Gibran, arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong percepatan pembangunan kawasan industri harus diterjemahkan secara teknis di lapangan, termasuk melalui Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL yang kini tengah disusun oleh DLH Karawang bersama para pemangku kepentingan.
Bagi relawan, keberadaan dokumen lingkungan hidup bukan sekadar formalitas birokrasi, tetapi menjadi acuan agar industrialisasi tidak lahir sebagai sumber konflik lahan atau pencemaran.
