Menurutnya, tantangan utama kota-kota di kawasan Jabodetabekjur bukan hanya kepadatan penduduk, tetapi juga bagaimana infrastruktur lama ditingkatkan agar mampu menghadapi perubahan iklim dan intensitas hujan yang semakin tinggi.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pembangunan sistem tata air di Fatmawati harus menjadi model kolaborasi lintas daerah.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran: Patimban Industrial Estate Jadi Motor Baru Aglomerasi Jawa Barat
Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota penyangga, serta pemerintah pusat agar manfaat proyek tidak berhenti di satu titik wilayah saja.
“Penataan aglomerasi membutuhkan kesatuan visi. Jika Jakarta memperbaiki tata airnya tanpa disambungkan dengan kebijakan di Bodetabek dan Cianjur, maka dampaknya tidak akan optimal. Karena itu, proyek seperti ini perlu dibaca sebagai bagian dari sistem besar Jabodetabekjur,” kata Tohom.
Ia juga mendorong agar selama proses pembangunan hingga 2026, pemerintah daerah tetap mengedepankan komunikasi publik dan manajemen lalu lintas yang adaptif.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Dorong Tata Kelola Udara Modern Lewat Deteksi Emisi Industri Terintegrasi di Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur
Dengan begitu, masyarakat dapat memahami bahwa ketidaknyamanan sementara merupakan investasi untuk solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.
MARTABAT Prabowo–Gibran memandang proyek tata air Fatmawati sebagai simbol pergeseran paradigma pembangunan perkotaan, menuju tata kelola aglomerasi yang terintegrasi, tangguh, dan berorientasi masa depan.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
