Jakarta.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif dimulainya pembangunan MRT Lintas Timur–Barat (East-West Line) yang menghubungkan Jakarta dan Bekasi pada tahun ini.
Proyek strategis yang digarap PT MRT Jakarta itu dinilai sebagai fondasi penting dalam memperkuat integrasi ekonomi kawasan aglomerasi Jabodetabekjur.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo–Gibran Nilai Pembangunan MRT Timur–Barat Mendesak untuk Antisipasi Kemacetan Aglomerasi Jabodetabekjur 2030
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan pembangunan MRT Timur–Barat merupakan langkah konkret menuju sistem transportasi massal modern yang terintegrasi lintas wilayah.
“Konektivitas Jakarta–Bekasi melalui MRT bukan hanya proyek transportasi, tetapi infrastruktur peradaban. Ini akan membentuk pola mobilitas baru yang lebih efisien dan produktif dalam skala aglomerasi,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).
Sebagaimana disampaikan Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat, konstruksi jalur sepanjang 25 kilometer dari Medan Satria hingga Tomang akan dimulai tahun ini melalui paket kontrak 104 hingga 109, termasuk pembangunan depo di Rorotan, Jakarta Utara.
Baca Juga:
MRT Hadirkan Jembatan 'Cincin Donat' di Dukuh Atas, MARTABAT Prabowo–Gibran Dorong Pemda Jabodetabekjur Berinovasi Menuju Kota Global
Fase I tahap I dirancang melewati 21 stasiun dengan kombinasi jalur layang dan bawah tanah, sementara pengembangan lanjutan akan menjangkau Banten hingga Jawa Barat.
Menurut Tohom, proyek ini akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi sektor properti, UMKM, perdagangan, hingga pengembangan kawasan berbasis transit oriented development (TOD).
“MRT Timur–Barat akan memicu pusat-pusat ekonomi baru di sepanjang koridor. Ketika mobilitas lancar, biaya logistik turun, waktu tempuh efisien, maka daya saing kawasan otomatis meningkat,” katanya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini menegaskan bahwa pembangunan MRT lintas provinsi harus dikelola dalam satu kerangka tata kelola aglomerasi yang kuat.
“Aglomerasi Jabodetabekjur membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas daerah. MRT ini adalah momentum membangun governance metropolitan yang terintegrasi, bukan sektoral,” jelasnya.
Ia menilai target operasional fase I pada 2031 dan fase II pada 2033 harus dikawal secara konsisten agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi kawasan.
Dalam perspektif nasional, lanjutnya, proyek ini sejalan dengan visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat infrastruktur sebagai pengungkit transformasi ekonomi.
“Jakarta sebagai core city dan Bekasi, Tangerang, hingga Cikarang sebagai kawasan penyangga harus bergerak dalam satu ekosistem. MRT Timur–Barat akan menjadi tulang punggung mobilitas tenaga kerja, distribusi barang, dan pengembangan kawasan berbasis hunian serta industri modern,” ungkap Tohom.
Ia menambahkan, integrasi transportasi massal juga akan berdampak pada penurunan kemacetan, efisiensi energi, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
“Inilah wajah baru aglomerasi—terhubung, produktif, hijau, dan kompetitif secara global,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
