WahanaNews-Jakarta | Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengimbau Pemerintah Provinsi DKI lakukan Operasi Yustisi terkait pendatang baru atau urbanisasi ke Ibu Kota setelah libur lebaran 2022.
Awalnya, dia mengaku setuju dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang mengatakan Jakarta terbuka untuk semua orang.
Baca Juga:
Eks Menlu RI Retno Marsudi Diangkat jadi Dewan Direksi Perusahaan Energi Singapura
"Memang yang dikatakan Pak Wagub (benar)itu Jakarta sifatnya kota terbuka siapapun boleh masuk," kata Gembong, Selasa (10/5/2022).
Namun, Gembong mengatakan Operasi Yustisi dilakukan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan seperti angka pengangguran bertambah.
Terlebih Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memperkirakan pendatang baru kemungkinan akan mencapai sekitar 150 ribu sampai 180 ribu per tahun dan jumlah bulan terbanyak adalah saat arus balik mudik Lebaran.
Baca Juga:
Buka Kejuaraan Nasional Renang Antar Klub Se-Indonesia, Wamenpora Harap Dapat Lahirkan Atlet Berprestasi
"Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak dimungkinkan, Operasi Yustisi dalam rangka memastikan bahwa mereka datang ke Jakarta sudah bisa berkompetisi di Jakarta," katanya.
Gembong juga berharap dengan Operasi Yustisi diketahui pendatang baru benar-benar memiliki tujuan di Jakarta.
Selain itu, untuk mengetahui apakah para pendatang baru sudah memiliki jaminan keluarga, pekerjaan, ataupun tempat tinggal.
"Sifatnya pencegahan," kata Gembong.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya memastikan tidak ada operasi yustisi untuk pendatang baru pascalibur Lebaran 2022.
Menurutnya, Jakarta merupakan kota milik bersama, bahkan warga asing pun diperbolehkan datang
"Jadi kita tidak pernah ada pembatasan apalagi larangan orang datang ke Jakarta," kata Ariza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (9/5) malam.
Kendati demikian, Ariza mengimbau masyarakat yang ingin mengadu nasib di Jakarta untuk benar-benar sudah memiliki tujuan.
Sehingga, jangan sampai ketika sudah tiba di Ibu Kota justru menjadi pengangguran.
Dia juga mengatakan pihaknya akan tetap mempertimbangkan untuk melakukan operasi yustisi apabila diperlukan.
"Nanti akan kita liat perkembangannya apakah diperlukan atau tidak," katanya. [non]
