JAKARTA.WAHANANEWS.CO, DKI Jakarta - Retribusi pengelolaan sampah hingga kini belum diberlakukan, meskipun sebelumnya direncanakan mulai diterapkan pada 1 Januari 2025.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Jhoi Phiau menilai, kebijakan retribusi sampah belum waktunya untuk diterapkan. Sebab, menurutnya masih terdapat masyarakat yang belum teredukasi cara mengelola sampah rumah tangga.
Baca Juga:
Pemerintah DKI Jakarta Siapkan Acara Penyambutan Pramono-Rano
Bahkan, masih banyak lingkungan permukiman warga yang belum punya bank sampah dan tempat penampungan sampah sementara (TPS).
“Jadi sosialisasi sangat-sangat kurang,” kata Bun Jhoi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 13 Februari.
Melanjutkan, Anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Neneng Hasanah meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk lebih proaktif menyosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkungan Rukun Warga.
Baca Juga:
Alia Noorayu Laksono Serap Aspirasi Warga di Kelurahan Klender dan Kampung Melayu
Menurut Neneng, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dinilai penting. Masyarakat akan lebih bijak dalam mengelola limbah sampah rumah tangga.
Tentu hal itu lebih berarti dibandingkan dengan penarikan retribusi sampah. Sehingga masyarakat dapat mendapatkan wawasan cara memilah dan mengelola sampah secara baik dan benar.
“Kita tekankan untuk melaksanakan itu (mengelola sampah) dari pada kita kenakan retribusi,” tutur Neneng.
