Ali Sadikin memimpin Jakarta pada periode 1966–1977 ketika kondisi ibu kota masih menghadapi banyak persoalan mendasar. Infrastruktur masih terbatas, pelayanan publik belum memadai, serta fasilitas pendidikan, kesehatan, seni, dan budaya masih sangat minim. Di bawah kepemimpinannya, Jakarta mulai diarahkan menjadi kota metropolitan modern.
Sebaliknya, Pramono Anung mulai memimpin Jakarta ketika kota ini telah berkembang menjadi metropolitan. Tantangan yang dihadapi pun berbeda karena Jakarta memasuki babak baru setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara secara penuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta DKJ, Jakarta diarahkan menjadi kota global yang tetap berperan sebagai pusat perekonomian nasional.
Baca Juga:
Sampah Meluber di TPS Rusun Waduk Pluit Viral, Pramono Targetkan Beres dalam 10 Hari
Persamaan lainnya, Ali Sadikin dan Pramono Anung sama-sama memiliki orientasi membangun Jakarta secara menyeluruh. Keduanya tidak hanya menitikberatkan pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik.
Ali Sadikin dikenal membangun sekolah, rumah sakit, jalan, pasar, taman kota, serta berbagai fasilitas umum yang menjadi fondasi Jakarta modern. Sementara itu, Pramono Anung memulai kepemimpinannya dengan mempercepat program di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, penataan lingkungan, pengelolaan sampah, penyediaan air minum perpipaan, penguatan layanan publik, serta pemberdayaan masyarakat.
Ali Sadikin dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berani mengambil kebijakan yang pada masanya sering menimbulkan perdebatan, tetapi bertujuan mempercepat pembangunan Jakarta. Pramono Anung juga menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan melalui percepatan program prioritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.
Baca Juga:
Jakarta Bakal Bangun 11 Rusun Baru pada 2027, Cek Lokasi Lengkapnya
Dalam konteks ini, perbedaannya adalah Ali Sadikin membangun Jakarta ketika kota ini masih berada pada tahap awal pembangunan modern. Tantangan utamanya adalah membangun infrastruktur dasar, memperbaiki tata kota, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat kelembagaan pemerintahan daerah. Pada masa kepemimpinannya pula dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda sebagai salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan Jakarta.
Sebaliknya, Pramono Anung memimpin Jakarta ketika sebagian besar infrastruktur dasar telah tersedia. Tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks, seperti kemacetan, banjir, polusi udara, perubahan iklim, pengelolaan sampah, penyediaan air minum perpipaan, transformasi digital pelayanan publik, peningkatan daya saing ekonomi, hingga persiapan Jakarta sebagai kota global setelah perpindahan ibu kota negara ke Nusantara. Karena itu, kebijakan yang ditempuh lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan, efisiensi tata kelola pemerintahan, integrasi transportasi, dan peningkatan kualitas hidup warga.
Dalam aspek pembiayaan pembangunan juga terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Pada era Ali Sadikin, tantangan utama adalah mencari sumber pendanaan untuk membangun berbagai infrastruktur dan fasilitas dasar kota, karena kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat itu masih sangat terbatas. Berbagai terobosan pun dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah guna membiayai pembangunan.
