Sementara itu, pada era Pramono Anung, tantangan yang dihadapi lebih banyak berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan APBD, pengembangan skema pembiayaan kreatif, serta peningkatan investasi untuk mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan. Salah satu kebijakan yang tengah dipersiapkan adalah penerbitan Obligasi Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Apabila direalisasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikelola secara transparan, akuntabel, dan profesional, penerbitan Obligasi Daerah berpotensi menjadi terobosan penting dalam memperluas sumber pembiayaan pembangunan Jakarta tanpa hanya bergantung pada APBD.
Baca Juga:
Sampah Meluber di TPS Rusun Waduk Pluit Viral, Pramono Targetkan Beres dalam 10 Hari
Kehadiran Obligasi Daerah juga dapat dipahami sebagai respons terhadap semakin terbatasnya ruang fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seiring dengan perubahan kebijakan fiskal nasional, sejumlah sumber pendapatan daerah dan mekanisme transfer dari pemerintah pusat mengalami penyesuaian. Kondisi tersebut mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mencari alternatif pembiayaan yang legal, berkelanjutan, dan tetap menjaga kesehatan keuangan daerah.
Karena itu, kebijakan penerbitan Obligasi Daerah menjadi semakin relevan. Kebutuhan investasi untuk membangun dan memodernisasi infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global masih membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Melalui instrumen pembiayaan tersebut, berbagai proyek strategis diharapkan dapat terlaksana lebih cepat tanpa mengganggu stabilitas fiskal daerah, sepanjang dilakukan secara hati-hati, terukur, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Terlepas dari persamaan dan perbedaan tersebut, baik Ali Sadikin maupun Pramono Anung memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan Jakarta sebagai kota yang semakin maju dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun, ukuran keberhasilan keduanya tentu tidak bisa disamakan karena masing-masing memimpin pada zaman, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan tantangan pembangunan yang berbeda.
Baca Juga:
Jakarta Bakal Bangun 11 Rusun Baru pada 2027, Cek Lokasi Lengkapnya
Ali Sadikin dikenang sebagai peletak fondasi Jakarta modern. Sementara itu, Pramono Anung sedang menghadapi tantangan membawa Jakarta memasuki era baru sebagai kota global yang kompetitif, inklusif, berkelanjutan, sekaligus tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, perbandingan yang paling adil bukanlah menentukan siapa yang lebih unggul, melainkan melihat sejauh mana masing-masing gubernur mampu menjawab kebutuhan Jakarta sesuai dengan tantangan zamannya.
Dengan demikian, keberhasilan seorang gubernur diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin baik. Pembangunan yang berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, serta meningkatnya kesejahteraan warga Jakarta adalah tujuan utama yang diharapkan masyarakat.
