JAKARTA.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Sudah dua hari berturut-turut Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berbicara mengenai rencana penerbitan Obligasi Daerah. Pertama, hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Capacity Building Penerbitan Obligasi Daerah di Tribrata Hotel & Convention Center, Jalan Dharmawangsa Raya, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Pramono menegaskan bahwa rencana penerbitan Obligasi Daerah telah dimasukkan ke dalam KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD Tahun 2027. Bagi saya, inilah yang layak disebut sebagai langkah “superdahsyat”, karena gagasan tersebut tidak lagi sebatas wacana, melainkan sudah masuk ke dalam dokumen perencanaan anggaran dan siap diproses untuk direalisasikan.
Baca Juga:
Walikota Bogor Buka Suara Soal Usulan Rute Baru Transjakarta Tembus Bogor
Hari ini, Rabu (22/7/2026), Pramono kembali menegaskan pentingnya penerbitan Obligasi Daerah. Ia menjelaskan bahwa rencana penerbitan obligasi senilai Rp3,5 triliun bukan karena kondisi keuangan DKI Jakarta sedang kekurangan dana. Menurutnya, obligasi merupakan instrumen creative financing yang bertujuan menjadikan pengelolaan APBD lebih sehat, produktif, transparan, dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan dalam acara Jakarta Budget Talks: Menavigasi APBD Jakarta, Perkuat Kinerja, Kepentingan Publik Terjaga di Balai Kota DKI Jakarta.
Pramono menjelaskan bahwa nilai obligasi sebesar Rp3,5 triliun dipilih meskipun APBD DKI Jakarta Tahun 2026 mencapai sekitar Rp81,32 triliun. Menurutnya, kapasitas fiskal Jakarta sebenarnya jauh lebih besar. Namun, karena ini merupakan penerbitan Obligasi Daerah pertama di Indonesia, pemerintah memilih memulai dengan nilai yang terukur dan terkendali. Ia optimistis, apabila skema creative financing ini berhasil diterapkan di Jakarta, model tersebut dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain di Indonesia.
Baca Juga:
Program Hunian Vertikal dan Penataan Kawasan Kumuh sebagai Solusi Jitu Pemprov DKI
Obligasi Daerah di Era Foke, Jokowi, dan Anies Baswedan
Gagasan penerbitan Obligasi Daerah di DKI Jakarta sebenarnya bukanlah hal baru. Ide tersebut pertama kali digagas pada masa kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo (Foke) periode 2007–2012. Menjelang akhir masa jabatannya, Foke menyiapkan penerbitan obligasi daerah senilai Rp1,7 triliun. Dana tersebut direncanakan untuk membiayai sejumlah proyek strategis, seperti pembangunan rumah sakit, pengembangan jaringan air limbah, dan Terminal Terpadu Pulo Gebang.
