"Untuk 13 ruas jalan ini tetap kami pertahankan untuk pengendalian mobilitas," ujar Syafrin beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, Syafrin mengatakan bahwa kebijakan ganjil genap bukan untuk mendorong masyarakat menaiki kendaraan umum.
Baca Juga:
Iron Dome Jebol, Hizbullah Lancarkan Serangan Mematikan ke Israel
Namun Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai, kebijakan ganjil genap ini pasti akan berdampak pada penggunaan transportasi umum.
Warga yang pergi dan pulang kerja dan terdampak ganjil genap akan beralih menggunakan transportasi umum, dan itu akan membuat kepadatan yang berujung pada potensi penularan.
"Kami meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mulai meniadakan ganjil genap sehingga diharapkan dapat mengurangi penggunaan transportasi massal," ucap Mujiyono.[non]
