Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan efek jera sekaligus meningkatkan disiplin dalam pengelolaan sampah.
Menurut Tohom, rencana penerbitan regulasi berupa peraturan presiden yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas sampah kemasan merupakan kebijakan strategis yang harus segera direalisasikan.
Baca Juga:
Dugaan Korupsi Rp3,5 Triliun di PT Riau Petroleum Jadi Sorotan, Pelapor Desak Aparat Transparan
“Extended Producer Responsibility harus ditegakkan. Produsen tidak bisa lagi lepas tangan terhadap dampak lingkungan dari produknya,” tegasnya.
Sebagai Pengamat Energi dan Lingkungan, Tohom juga menyoroti pentingnya integrasi antara kebijakan pengelolaan sampah dengan agenda transisi energi nasional.
Tohom yang juga Pengamat Energi dan Lingkungan ini mengatakan bahwa pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) dapat menjadi solusi ganda, yakni mengurangi beban TPA sekaligus menghasilkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
Baca Juga:
Pembebasan Lahan Dikebut, MARTABAT Prabowo-Gibran: Integrasi Jabodetabekjur Tak Bisa Ditunda
Ia juga menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan.
Menurutnya, gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa harus dikawal dengan konsistensi dan pengawasan ketat agar tidak berhenti sebagai slogan semata.
“Jika dikelola dengan serius, Jakarta tidak hanya bisa keluar dari status kota kotor, tetapi juga bertransformasi menjadi kota modern yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Ini penting untuk mendukung daya saing global kawasan Jabodetabekjur,” pungkasnya.
