Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi transportasi publik di Jabodetabekjur sangat bergantung pada tata kelola lintas daerah.
“Mobilitas warga sudah bersifat aglomeratif, sementara kebijakannya masih administratif. Tanpa koordinasi antarpemerintah daerah, integrasi hanya akan menjadi slogan,” katanya.
Baca Juga:
ERP Tak Kunjung Berjalan dan Kemacetan Tak Reda: Rekam Jejak 6,5 Tahun Syafrin Liputo Perlu Dievaluasi Gubernur Pramono
Ia menutup dengan menegaskan bahwa reformasi transportasi publik terintegrasi merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat perkotaan.
“Transportasi publik yang terintegrasi adalah ukuran kemajuan kota dan keberpihakan negara pada warganya. Jika dikelola dengan visi dan keberanian politik, macet bukan takdir, tetapi masalah yang bisa diselesaikan,” pungkas Tohom.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
