Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa konsep aglomerasi Jabodetabekjur menuntut adanya keseragaman standar kualitas jalan di seluruh wilayah, termasuk kota-kota penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, hingga Bogor.
Ketimpangan kualitas infrastruktur, kata dia, akan berdampak langsung pada efisiensi logistik dan keselamatan pengguna jalan.
Baca Juga:
IKN Makin Siap, Staf Wapres Mulai Tempati Kawasan Pemerintahan
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa momentum peralihan ke musim kemarau harus dimanfaatkan untuk melakukan pelapisan jalan secara menyeluruh dan terencana.
“Ini saat yang tepat untuk eksekusi program permanen. Jangan sampai musim kemarau lewat tanpa ada peningkatan kualitas yang signifikan. Kita bicara soal daya saing kawasan metropolitan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam perspektif kepemimpinan nasional saat ini, pembangunan infrastruktur harus diarahkan pada integrasi kawasan, bukan lagi pendekatan sektoral.
Baca Juga:
Operasional Total Tol IKN Ditargetkan Rampung 2027, MARTABAT Prabowo-Gibran: Percepat Konektivitas dan Ekonomi Kawasan
Jakarta sebagai pusat ekonomi, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk menjadi role model bagi daerah sekitarnya.
“Visi besar Prabowo-Gibran adalah konektivitas dan pemerataan. Maka perbaikan jalan di Jakarta harus ditarik ke level strategis sebagai bagian dari penguatan ekosistem Jabodetabekjur,” kata Tohom.
Dengan demikian, MARTABAT Prabowo-Gibran berharap langkah Pemprov DKI Jakarta tidak hanya menyelesaikan persoalan jalan berlubang, tetapi juga menjadi fondasi bagi transformasi infrastruktur perkotaan yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di kawasan metropolitan terbesar di Indonesia.
