Selain membahas hoaks, Munjirin juga menekankan pentingnya etika dalam penggunaan teknologi, termasuk saat memberikan komentar, membuat unggahan, maupun menyebarkan informasi.
Ia mencontohkan bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kejujuran dalam pelaporan data di lapangan. Menurutnya, manipulasi informasi melalui sistem digital dapat merusak kepercayaan publik.
Baca Juga:
Ribuan Perantau Kebumen Padati TMII, Festival Walet Emas 2026 Penuh Nuansa Kampung Halaman
“Teknologi itu memudahkan, tapi jangan disalahgunakan. Harus tetap berdasarkan fakta dan kondisi nyata,” kata dia.
Sementara itu, perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Syali. menyampaikan bahwa perkembangan teknologi, khususnya AI, membawa peluang sekaligus tantangan, termasuk meningkatnya hoaks dan disinformasi.
Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat ketahanan informasi melalui berbagai inovasi, seperti pengembangan portal Satu Data Jakarta, aplikasi JAKI, serta layanan Jakarta Lawan Hoaks sebagai pusat verifikasi informasi.
Baca Juga:
Festival Walet Emas 2026 Jadi Ajang Silaturahmi Akbar Warga Kebumen di Jakarta Timur
“Laporan warga bukan sekadar data administratif, tetapi amanah publik yang harus divalidasi secara nyata. Karena itu, kami memperkuat sistem verifikasi berbasis AI dan mekanisme check and balance,” ujarnya.
Selain itu, perluasan akses internet melalui JakWiFi dan pemasangan ribuan CCTV juga menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem digital yang aman dan transparan.
Program Jakarta Lawan Hoaks tidak hanya berperan sebagai pemeriksa fakta, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik. Inisiatif ini bahkan telah mendapat pengakuan internasional melalui nominasi ajang World Summit on the Information Society (WSIS) yang diselenggarakan oleh PBB.
