Lebih lanjut, ia mendorong agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melibatkan masyarakat sejak awal, termasuk dalam proses sosialisasi, pembebasan lahan, hingga mitigasi dampak sosial yang mungkin timbul dari proyek tersebut.
“Partisipasi publik harus dijamin. Jangan sampai pembangunan flyover menimbulkan konflik horizontal. Justru proyek ini bisa jadi medium konsolidasi antara pemerintah dan warga untuk bersama-sama menciptakan kota yang lebih modern dan manusiawi,” tutup Tohom.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Sebut Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur Harus Dipersiapkan Matang Menuju Kota Global
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendorong agar proyek Flyover Latumenten bisa segera direalisasikan tahun ini.
Menurutnya, titik tersebut merupakan langganan kemacetan akibat perlintasan aktif kereta api, yang berdampak besar pada aktivitas warga, termasuk layanan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran.
“Jika tidak segera dibangun, dampaknya akan terus meluas, termasuk terganggunya aktivitas ekonomi,” ujar Kenneth, yang juga Ketua IKAL Lemhannas RI PPRA LXII itu.
Baca Juga:
PLN IP Siap Wujudkan Listrik dari Panas Bumi Hingga 5,2 GW
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
