“Ke depan, kita harus melihat KJP dan KJMU bukan hanya sebagai program lokal DKI, tetapi sebagai model kebijakan yang bisa direplikasi dalam skema aglomerasi Jabodetabekjur. Ini penting untuk menciptakan kesetaraan kualitas SDM di seluruh kawasan,” jelasnya.
Tohom juga menilai bahwa keberagaman layanan pendidikan, termasuk hadirnya institusi swasta seperti Singapore Intercultural School, merupakan bagian dari ekosistem pendidikan yang saling melengkapi.
Baca Juga:
Diduga Pelansir Dilepas Usai Ditangkap, Kok Bisa?
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintah tetap harus memastikan kelompok masyarakat kurang mampu tidak tertinggal.
Sebagai Ketua Umum Aglomerasi Watch, Tohom menegaskan bahwa pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama dalam kerangka besar pengembangan kawasan megapolitan.
“Aglomerasi tidak boleh hanya bicara infrastruktur fisik, tetapi juga harus menyentuh aspek fundamental seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. KJP dan KJMU adalah contoh konkret bagaimana kebijakan bisa langsung menyasar kebutuhan rakyat,” katanya.
Baca Juga:
Dukung Pendidikan di Tengah Krisis, BAZNAS Dirikan Kelas Darurat di Gaza
Ia pun mendorong agar program-program serupa diperluas dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.
Menurutnya, langkah ini akan mempercepat terciptanya ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di kawasan Jabodetabekjur.
Di sisi lain, data dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta menunjukkan bahwa program KJP dan KJMU terus mengalami peningkatan cakupan penerima manfaat.
