Tohom menilai dukungan Pemprov DKI terhadap Sekolah Rakyat tetap penting karena program tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Namun, ia berharap penyediaan ruang bagi lansia tetap dipercepat melalui pemanfaatan aset pemerintah daerah, gedung serbaguna, balai warga, fasilitas sosial, atau bangunan yang belum digunakan secara optimal.
Baca Juga:
Opera Batak Perlu Diselamatkan, MARTABAT Prabowo-Gibran: Danau Toba Layak Punya Pusat Seni Dunia
“Sekolah Rakyat dan ruang lansia sama-sama memiliki nilai sosial yang kuat sehingga keduanya tidak perlu dipertentangkan apabila pemerintah mampu memetakan aset dan mengatur prioritas secara kreatif,” katanya.
Menurut Tohom, ruang pertemuan lansia sebaiknya tidak hanya berfungsi sebagai kantor organisasi, tetapi juga menyediakan kegiatan pemeriksaan kesehatan, olahraga ringan, literasi digital, pelatihan keterampilan, konsultasi hukum, dan pendampingan psikologis.
Ia juga mengusulkan adanya program yang mempertemukan lansia dengan generasi muda agar pengalaman hidup mereka dapat diwariskan melalui kegiatan pendidikan, kebudayaan, kewirausahaan, dan penguatan nilai kebangsaan.
Baca Juga:
KEK Batang Perkuat Kualitas Tenaga Kerja, MARTABAT Prabowo-Gibran: Talenta Lokal Jadi Fondasi Industrialisasi
“Banyak lansia memiliki pengalaman panjang sebagai guru, pekerja, aparatur, pelaku usaha, tenaga profesional, maupun tokoh masyarakat yang masih dapat memberikan manfaat besar bagi generasi berikutnya,” ujar Tohom.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa kebutuhan pelayanan lansia harus dipandang dalam kerangka Jabodetabekjur karena aktivitas masyarakat tidak berhenti pada batas administratif Jakarta.
Menurutnya, banyak lansia yang tinggal di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur, dan kawasan sekitar tetap memiliki hubungan keluarga, layanan kesehatan, kegiatan sosial, serta mobilitas harian dengan Jakarta.
