“Konsep ruang lansia dapat dikembangkan menjadi jaringan pelayanan lintas daerah agar warga lanjut usia memperoleh akses yang sama meskipun tinggal di wilayah aglomerasi yang berbeda,” katanya.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah daerah di kawasan Jabodetabekjur untuk menyusun standar minimum pelayanan lansia yang mencakup fasilitas sosial, transportasi, kesehatan, kegiatan produktif, dan ruang interaksi.
Baca Juga:
Opera Batak Perlu Diselamatkan, MARTABAT Prabowo-Gibran: Danau Toba Layak Punya Pusat Seni Dunia
Tohom menilai integrasi tersebut dapat dimulai melalui kerja sama penggunaan fasilitas, pertukaran data penerima layanan, penyelarasan program, serta penyediaan akses transportasi yang ramah lansia.
“Lansia di kawasan aglomerasi membutuhkan sistem pelayanan yang terhubung karena kehidupan keluarga dan aktivitas mereka sudah melintasi batas provinsi maupun kabupaten dan kota,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi program Kartu Lansia Jakarta, layanan transportasi umum gratis, fasilitas kesehatan, serta Sekolah Lansia yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca Juga:
KEK Batang Perkuat Kualitas Tenaga Kerja, MARTABAT Prabowo-Gibran: Talenta Lokal Jadi Fondasi Industrialisasi
Namun, Tohom berharap program tersebut terus dievaluasi agar penerima manfaat tidak hanya memperoleh bantuan finansial, tetapi juga mendapatkan ruang untuk beraktivitas, membangun jejaring, dan menjaga kesehatan mental.
Menurutnya, kesejahteraan lansia harus diukur dari kualitas hidup, tingkat kemandirian, kesehatan, keterlibatan sosial, rasa aman, dan dukungan keluarga.
“Bantuan sosial tetap penting, tetapi kebahagiaan lansia juga sangat ditentukan oleh kesempatan untuk berinteraksi, berkarya, didengar, dan tetap memiliki peran dalam kehidupan masyarakat,” katanya.
