“Affirmative policy penting, tapi tetap harus berbasis kompetensi agar hasilnya maksimal,” ucapnya.
Lebih jauh, Tohom menilai pembentukan LPDP Jakarta dapat menjadi model baru bagi daerah lain dalam mengelola beasiswa berbasis kebutuhan lokal.
Baca Juga:
Mendikti Libatkan TNI Gembleng Penerima LPDP, Ini Alasannya
Menurutnya, jika dikelola dengan baik, program ini dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan dan berdampak luas.
“Ini bisa menjadi blueprint nasional bagaimana daerah berkontribusi dalam mencetak SDM unggul,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa Pemprov DKI akan mengirim sekitar 100 mahasiswa ke luar negeri melalui skema LPDP Jakarta, dengan prioritas bagi anak-anak Betawi dan warga Jakarta, serta memperluas program bantuan pendidikan hingga jenjang S2 dan S3 melalui kolaborasi dengan LPDP Pusat.
Baca Juga:
Kontroversi Paspor Inggris Anak, Alumni LPDP Disomasi Hotman dan Terancam Kehilangan Kewarganegaraan
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
