“Kita tidak bicara Jakarta atau Banten saja, tapi bagaimana seluruh pemangku kepentingan aglomerasi, dari Bekasi, Depok, hingga Bogor, menyatukan arah pembangunan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar proyek ini tidak terjebak menjadi infrastruktur elitis.
Baca Juga:
MRT Jakarta: Solusi Tepat dalam Mengatasi Kemacetan dan Pemangkasan Waktu
“MRT harus menjadi alat demokratisasi mobilitas. Jangan hanya menyasar koridor real estate premium, tapi masuk juga ke wilayah padat, pusat UMKM, dan pemukiman rakyat kecil,” katanya.
Lebih jauh, Tohom berharap pemerintah pusat memberi ruang partisipasi lebih luas, termasuk kepada BUMD dan koperasi, agar pembangunan MRT Jakarta-BSD benar-benar menjadi proyek rakyat.
“Kita ingin lihat MRT sebagai tulang punggung kawasan aglomerasi nasional, dari Jakarta hingga Cianjur, bukan hanya Jakarta hingga BSD saja,” pungkasnya.
Baca Juga:
Polisi: Pembunuh Karyawan MRT di KBT Cakung Terjerat Utang Rp 3 Miliar
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]