"Gage juga mempersulit masyarakat dan high cost sebenarnya. Karena keluhan masyarakat frekuensi bus juga menurun dibanding yang lalu, maka transportasi publik sebagai jawaban gage tidak tepat juga. Gage terkesan hanya membuat distribusi kendaraan tidak menumpuk di jalan tertentu. Jadi tidak perlu diperluas," tutur Gilbert.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu meminta agar Pemprov DKI mencarikan solusi permanen untuk mengatasi kemacetan di Jakarta tanpa harus memperluas ganjil genap.
Baca Juga:
Generasi Muda Pimpin Ekspedisi Patriot, Pemetaan Potensi 154 Kawasan Transmigrasi Dimulai
"Gage kan juga menyusahkan orang. Sebaiknya solusi permanen yang dicari," lanjutnya.
Untuk diketahui, kebijakan pembatasan kendaraan ganjil genap diwacanakan diperluas seiring semakin macetnya Jakarta.
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria menyebut Dinas Perhubungan (Dishub) sedang mempelajari rencana tersebut.
Baca Juga:
Pelayanan Terintegrasi dan Transisi Dipandang Vital Hadapi Populasi Menua
Sampai saat ini pembatasan kendaraan masih diberlakukan di Jakarta. Pembatasan diterapkan di 13 ruas jalan.
"Nanti Dishub akan mempelajari lagi dan pada waktunya akan diumumkan,sejauh mana kebijakan ganjil genap akan diperluas," ujar Riza seperti dilansir Antara, Jumat (1/4). [non]
