“Transportasi massal seperti LRT Jabodebek harus ditempatkan sebagai tulang punggung mobilitas kawasan aglomerasi, karena masa depan Jakarta dan kota-kota sekitarnya sangat ditentukan oleh kemampuan kita mengelola pergerakan manusia secara efisien,” katanya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa lonjakan penumpang di Stasiun Harjamukti, Jatimulya, Jatibening Baru, Cikunir 1, hingga Cikoko memperlihatkan pentingnya perencanaan transportasi yang terhubung dengan pertumbuhan hunian, kawasan bisnis, dan Transit Oriented Development (TOD).
Baca Juga:
Tanda Psikopat pada Anak Bisa Muncul Sejak Balita, Ini Ciri yang Perlu Diwaspadai
Ia menilai, pengembangan kawasan hunian di sekitar koridor LRT harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas layanan, integrasi antarmoda, akses pejalan kaki, area parkir pengumpan, serta konektivitas menuju permukiman warga.
“Kalau kawasan TOD tumbuh cepat tetapi layanan transportasi tidak ikut diperkuat, maka masyarakat akan kembali bergantung pada kendaraan pribadi dan kemacetan akan berpindah ke titik-titik baru,” ujar Tohom.
Menurutnya, langkah KAI melakukan uji coba penambahan frekuensi juga penting karena kebijakan transportasi publik harus berbasis data, bukan asumsi.
Baca Juga:
Viral Roti Rp 1.500 Jadi Rp 3.000 di Nota MBG, SPPG yang Diduga Terlibat Masih Dicari
Ia mengatakan, data kepadatan penumpang pada pukul 06.00 hingga 08.00 WIB dapat menjadi dasar untuk mengatur pola perjalanan, menentukan kebutuhan rangkaian, dan memperbaiki distribusi penumpang di peron maupun di dalam kereta.
“Evaluasi berbasis data seperti ini harus terus dilakukan, karena transportasi publik yang baik adalah transportasi yang mampu menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan masyarakat,” tuturnya.
Tohom juga melihat penguatan LRT Jabodebek sejalan dengan semangat pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun layanan publik yang lebih efektif, produktif, dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
