Ia mengapresiasi kebijakan subsidi transportasi publik untuk 15 golongan masyarakat sebagai cerminan komitmen negara yang inklusif.
"Dengan anggaran Rp 59,1 miliar untuk subsidi MRT dan LRT, negara menunjukkan bahwa mobilitas bukan hak eksklusif orang berpunya. Ini adalah akses dasar, seperti air bersih dan listrik. Kalau Pemprov DKI bisa, mengapa daerah lain ragu?" ucapnya retoris.
Baca Juga:
Dukung 'Detikcom Regional Summit', MARTABAT Prabowo-Gibran: Rebana Butuh Pemerataan Investasi dan SDM
Tohom menyebutkan, pihaknya juga mendorong kementerian terkait, terutama Kementerian PAN-RB dan Bappenas, untuk segera merumuskan cetak biru mobilitas ASN secara nasional berbasis wilayah aglomerasi.
Ia menyebut wilayah seperti Bandung Raya, Kawasan Rebana, Medan Binjai Deli Serdang, serta Surabaya Raya perlu mengikuti jejak Jakarta demi harmonisasi sistem transportasi publik dan pengendalian polusi lintas batas kota.
"Kita tidak bisa bicara Indonesia Emas 2045 kalau hari ini masih macet dari Depok ke Jakarta 3 jam. Aglomerasi tidak bisa dilihat sebagai tumpukan kota, tapi sebagai satu ekosistem urban yang butuh satu sistem transportasi. ASN sebagai motor birokrasi harus jadi teladan dalam perubahan ini," pungkasnya.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran: Batam Kian Siap Jadi Magnet Investasi dengan Rencana PLTU Super Jumbo
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani Peraturan Gubernur yang mewajibkan seluruh ASN di Jakarta menggunakan transportasi umum setiap Rabu.
Pemprov juga menghentikan sementara penyediaan kendaraan dinas pada hari itu dan memberikan layanan Transjakarta, MRT, dan LRT secara gratis untuk ASN.
Subsidi ini berlaku bagi 15 golongan masyarakat termasuk PNS dan pensiunan, tenaga kontrak, lansia, penyandang disabilitas, serta penghuni rusunawa.
