Tohom juga mengapresiasi pendekatan pemerintah yang menekankan penyelesaian persoalan sosial secara manusiawi terhadap warga yang saat ini menempati lahan tersebut.
Menurutnya, pendekatan dialogis dan pemberian santunan merupakan langkah yang menunjukkan kehadiran negara secara berkeadilan.
Baca Juga:
Blak-blakan, Menkeu Purbaya Ungkap Jurus Rahasia Dongkrak Ekonomi Tanpa Andalkan Investor Asing
“Negara jangan hanya berpikir soal pembangunan fisik, tetapi juga harus memastikan warga yang terdampak diperlakukan secara manusiawi. Pendekatan komunikasi sosial seperti yang disampaikan pemerintah merupakan langkah bijak dan mencerminkan kepemimpinan yang berempati,” katanya.
Lebih jauh, Tohom mendorong agar pemerintah melakukan pemetaan nasional terhadap seluruh lahan kosong milik kementerian, lembaga, maupun BUMN yang berada di kawasan aglomerasi perkotaan.
Ia menilai pemanfaatan aset-aset tersebut dapat menjadi strategi besar pemerintah dalam membangun kota yang lebih inklusif sekaligus menekan laju munculnya permukiman kumuh.
Baca Juga:
Kuota Rumah Subsidi di Medan Bertambah! Kabar Gembira untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
“Selama ini banyak aset negara yang tidak termanfaatkan secara optimal. Di era pemerintahan Prabowo-Gibran, aset-aset itu harus diubah menjadi kekuatan pembangunan. Perumahan rakyat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan merupakan solusi paling rasional untuk mengatasi keterbatasan lahan di wilayah metropolitan.
Menurutnya, pendekatan pembangunan berbasis aglomerasi akan menciptakan tata kota yang lebih efisien, terintegrasi dengan transportasi publik, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
