“Aglomerasi bukan konsep administratif semata, tetapi integrasi mobilitas, ekonomi, dan tata ruang. MRT ini akan menjadi tulang punggung mobilitas pekerja, pelaku usaha, dan masyarakat lintas provinsi,” tegasnya.
Tohom juga menekankan pentingnya peran pengembang swasta dalam proyek tersebut.
Baca Juga:
Tim Anggar Jambi Raih Empat Medali Perunggu di Kejurnas Piala RDPS Cup 2026 Palembang
Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dan sektor swasta menunjukkan model pembiayaan dan pembangunan infrastruktur yang adaptif di tengah tantangan fiskal.
Ia menilai pola kemitraan seperti ini dapat menjadi contoh bagi pengembangan infrastruktur transportasi massal di kawasan penyangga lainnya dalam lingkup Jabodetabekjur.
Lebih jauh, Tohom yang juga Pengamat Energi dan Lingkungan mengatakan bahwa pembangunan MRT lintas wilayah harus didesain berbasis prinsip keberlanjutan.
Baca Juga:
MRT Jakarta Belajar ke Shenzhen, MARTABAT Prabowo-Gibran: Aglomerasi Jabodetabekjur Harus Terhubung Total
“Transportasi rel seperti MRT adalah solusi strategis untuk menekan emisi karbon dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi berbahan bakar fosil. Jika diintegrasikan dengan energi bersih, proyek ini akan menjadi lompatan besar menuju sistem transportasi rendah emisi di kawasan metropolitan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengembangan MRT Kembangan–Balaraja berpotensi mengurangi kemacetan kronis di koridor Jakarta–Tangerang serta menekan biaya logistik dan waktu tempuh.
Dalam jangka panjang, hal ini akan meningkatkan produktivitas kawasan industri di Banten sekaligus memperluas akses tenaga kerja dari Jakarta dan wilayah sekitarnya.
