Ia mendorong masyarakat, koperasi, dan komunitas lokal untuk membangun toko mini secara mandiri, baik melalui skema gotong-royong maupun dukungan pemerintah daerah.
“Kita tidak butuh modal triliunan. Yang kita perlukan adalah visi dan kemauan bersama. Bayangkan jika setiap RW memiliki satu toko mini milik warga yang dikelola secara akuntabel dan profesional, itu akan memperkuat ekonomi rakyat sekaligus menciptakan lapangan kerja lokal,” tegasnya.
Baca Juga:
3 Mall Baru Buka Tahun 2026, MARTABAT Prabowo-Gibran Sebut Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur Pasar Ritel Terbaik
Tohom juga mengingatkan bahwa kejatuhan ritel besar di kawasan aglomerasi bukanlah fenomena lokal, melainkan sinyal sistemik tentang ketidakseimbangan antara kapital besar dan daya beli masyarakat urban.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa ketimpangan infrastruktur ekonomi di kawasan metropolitan telah lama menjadi bom waktu.
"Penutupan ini adalah ledakan kecil dari persoalan besar yang tidak ditangani sejak lama,” tuturnya.
Baca Juga:
Rontok di Tengah Persaingan, GS Supermarket Tutup Seluruh Gerai Mei Ini
Sebagai pengamat kebijakan publik dan advokat perlindungan konsumen, Tohom menyerukan perlunya intervensi kebijakan untuk menciptakan ekosistem ritel baru yang lebih adil.
Ia mengusulkan agar pemerintah daerah memberikan insentif pajak dan pembebasan sewa lahan untuk toko-toko komunitas.
“Kalau pemerintah bisa kasih insentif buat investor asing, kenapa tidak untuk warga sendiri yang ingin bangun toko?” ujarnya kritis.
