Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini menegaskan bahwa pembangunan MRT lintas provinsi harus dikelola dalam satu kerangka tata kelola aglomerasi yang kuat.
“Aglomerasi Jabodetabekjur membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas daerah. MRT ini adalah momentum membangun governance metropolitan yang terintegrasi, bukan sektoral,” jelasnya.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo–Gibran Nilai Pembangunan MRT Timur–Barat Mendesak untuk Antisipasi Kemacetan Aglomerasi Jabodetabekjur 2030
Ia menilai target operasional fase I pada 2031 dan fase II pada 2033 harus dikawal secara konsisten agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi kawasan.
Dalam perspektif nasional, lanjutnya, proyek ini sejalan dengan visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat infrastruktur sebagai pengungkit transformasi ekonomi.
“Jakarta sebagai core city dan Bekasi, Tangerang, hingga Cikarang sebagai kawasan penyangga harus bergerak dalam satu ekosistem. MRT Timur–Barat akan menjadi tulang punggung mobilitas tenaga kerja, distribusi barang, dan pengembangan kawasan berbasis hunian serta industri modern,” ungkap Tohom.
Baca Juga:
MRT Hadirkan Jembatan 'Cincin Donat' di Dukuh Atas, MARTABAT Prabowo–Gibran Dorong Pemda Jabodetabekjur Berinovasi Menuju Kota Global
Ia menambahkan, integrasi transportasi massal juga akan berdampak pada penurunan kemacetan, efisiensi energi, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
“Inilah wajah baru aglomerasi—terhubung, produktif, hijau, dan kompetitif secara global,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
