Tohom juga menyoroti faktor perubahan iklim yang semakin memperburuk kondisi Jakarta, seperti penurunan tanah dan kenaikan muka laut.
“Ketika ancaman lingkungan bertemu dengan ledakan populasi, maka risikonya berlipat ganda. Ini membutuhkan kebijakan yang berbasis data dan berorientasi jangka panjang,” ucapnya.
Baca Juga:
Perangi Sapu-sapu Secara Terpadu, MARTABAT Prabowo-Gibran: Kolaborasi Jadi Kunci Selamatkan Sungai Jabodetabekjur
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pendekatan pengelolaan kawasan perkotaan harus berbasis sistem aglomerasi, bukan lagi administratif semata.
“Jabodetabekjur harus diperlakukan sebagai satu kesatuan ekosistem perkotaan. Perencanaan transportasi, tata ruang, hingga pengelolaan lingkungan harus lintas wilayah dan lintas otoritas,” jelasnya.
Ia menambahkan, proyeksi PBB yang menyebut populasi Jakarta akan bertambah hingga 10 juta jiwa dalam 25 tahun ke depan menjadi sinyal bahwa waktu untuk berbenah semakin sempit.
Baca Juga:
Konsolidasi BUMD Jakarta Kunci Ketahanan Ekonomi Global, MARTABAT Prabowo-Gibran: Sinergi Harus Berbasis Transformasi Nyata
“Ini momentum untuk melakukan lompatan kebijakan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?” katanya.
Lebih lanjut, Tohom mendorong pemerintah untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap dinamika urbanisasi.
“Diperlukan keputusan strategis demi masa depan kota yang berkelanjutan dan manusiawi,” pungkasnya.
